Keberadaan Rusunawa di Halbar Belum Memberikan Kontribusi Nyata Terhadap PAD

- Jurnalis

Rabu, 1 Maret 2023 - 18:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Desa Acango Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Dok/tm)

rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Desa Acango Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Dok/tm)

TERASMALUT.ID — Keberadaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) belum memberi kontribusi nyata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Alih-alih mampu menyumbang PAD, uang sewa yang ditarik dari para penghuni Rusunawa di Kabupaten Halmahera Barat yang terletak di desa Acango Kecamatan Jailolo itu, diklaim untuk membayar tagihan listrik, Air dan operasional dalam pengelolaan bangunan tersebut bagaikan kos-kosan.

Kepala Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH) Adrisal Hena kepada terasmalut.id, Rabu 01 maret 2023, mengaku bahwa bangunan rusunawa yang dikelolah oleh Disperkim-LH itu hingga saat ini masih menjadi milik Kementerian PU-PR karena belum serah terima ke pemerintah daerah.

Baca Juga :  Taklukan Persebal Bobanehena 3-2, Perseba Lolos ke Final

“Setelah kegiatan pembangunan rusunawa pada tahun 2017 dan penyerahan kunci langsung disertai dengan perintah pemanfaatan pengguna dan persyaratan ketika bangunan ini dihuni dan berpartisipasi maka diperuntukkan buat operasional didalamnya. Namun untuk penyerahan aset dari kementerian ke pemda itu belum,”ungkap Adrisal Hena.

Untuk biaya operasional, sambung Adrisal yakni petugas sekuriti, petugas kebersihan, dan biaya listrik. Sementara Untuk listrik di setiap kamar di bebankan ke penghuni.

“Dari hasil pembayaran setiap penghuni dijadikan sebagai biaya operasional. dan ini belum bisa menjadi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ucapnya.

Selain itu, Ia juga mengatakan ketika ada kerusakan bangunan akan diperbaiki dengan menggunakan anggaran operasional yang dibayarkan melalui penghuni kamar.

Baca Juga :  Akui Diperiksa Kejari Halbar, Abubakar A Rajak: Jadi Pemimpin Harus Gentleman

“Jumlah kamar rusunawa sebanyak 90 dan setiap kamar mempunyai biaya penghuni bervariasi ada Rp 400,600, adapula Rp 1 juta,”bebernya

Meski begitu, Adrisal menyebut dari sekian banyak kamar di rusunawa tidak bisa dihitung rata, karena sebagian hanya beberapa bulan sudah keluar. sehingga pihaknya tidak bisa menentukan berapa jumlah sewa secara keseluruhan pertahun.

“Untuk pendapatan biaya sewa kamar Rusunawa pertahun, kami tidak bisa mengetahui jumlahnya karena dari 90 kamar yang dihuni ada yang 3-4 bulan sudah keluar,”pungkas Kepala Disperkim-LH.

 

 

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Eghez

Berita Terkait

Pendidikan Halbar Makin Digital, 747 Unit Smart TV Siap Dimanfaatkan
Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi
Kader Laskar Gerindra Mengaku Uang Saku Diklat Dipajaki oleh Oknum DPRD Halbar
Jembatan Sawa Rp157 Juta, Panjang Bangunan Diduga Jauh dari Rencana
Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi
TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi
APBD Perubahan Halbar Terancam Mandek, DPRD Desak TAPD Segera Tuntaskan Koreksi Provinsi
Asap Karhutla Selimuti Halbar, Bupati James : Pembagian Masker hingga Kesiapsiagaan Hadapi Perubahan Cuaca Diperketat
Berita ini 253 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:43 WIB

Pendidikan Halbar Makin Digital, 747 Unit Smart TV Siap Dimanfaatkan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Kader Laskar Gerindra Mengaku Uang Saku Diklat Dipajaki oleh Oknum DPRD Halbar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 07:38 WIB

Jembatan Sawa Rp157 Juta, Panjang Bangunan Diduga Jauh dari Rencana

Senin, 19 Oktober 2026 - 23:33 WIB

TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi

Berita Terbaru

error: