terasmalut — Dalam kegiatan reses masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 di Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Sabtu (5/10/2025), Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil I Ternate–Halmahera Barat, Meri Popala, menyoroti situasi fiskal daerah yang dinilainya sedang tidak stabil.
Menurut Meri, kegiatan reses tidak hanya menjadi ajang menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga momentum untuk menjelaskan kondisi riil keuangan daerah agar masyarakat memahami tantangan yang sedang dihadapi pemerintah.
Ia menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai pemangkasan dana desa, Namun alokasi APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari transfer pusat dipastikan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026.
“Fiskal kita sementara ini tidak baik-baik saja dam sampai saat ini memang belum ada informasi bahwa dana desa akan dipangkas, namun APBD provinsi dan kabupaten yang ditransfer dari pusat ke daerah untuk tahun 2026 itu turun drastis karena akan dilakukan pemangkasan,”ujar Meri Popala di hadapan masyarakat peserta reses.
Ketua PKK Halbar ini mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp700 miliar dari total Rp3,3 triliun, sementara Kabupaten Halmahera Barat menghadapi pemangkasan sebesar Rp203,9 miliar. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Meski begitu, Meri menegaskan bahwa substansi rencana pembangunan tidak akan berubah, karena setiap jenjang pemerintahan memiliki mekanisme dan porsi masing-masing dalam penyusunan anggaran.
“Jadi semua aspirasi yang sudah disampaikan kita berharap tidak mengalami perubahan. Namun karena ini pembahasan anggaran yang dimulai dari desa, kabupaten/kota hingga provinsi, maka masing-masing kuota sudah ditentukan sesuai jenjang pembahasannya,”tuturnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan bahwa kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) bukan hanya terjadi di Maluku Utara, tetapi juga dialami seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, seluruh kepala daerah kini tengah berhadapan dengan situasi fiskal yang tidak ideal.
“Seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena situasi keuangan seperti ini. Namun mudah-mudahan kondisi ini tidak sampai menimbulkan krisis moneter,”tegas Meri.
Lebih lanjut, Meri mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan melihat kondisi fiskal ini sebagai peluang memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.
“Kondisi ini jangan sampai mematahkan semangat kita dalam memperjuangkan aspirasi yang telah diserap. Tetapi Justru harus menjadi motivasi untuk mencari solusi yang tepat demi meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi daerah,”tutup Meri Popala.*(Ghe/Red)
Berikut Poin-Poin Aspirasi yang disampaikan oleh Warga Kecamatan Ibu
1. Pembangunan Talud di Desa Kie Ici: Warga mengusulkan pembangunan talud penahan tanah guna mencegah longsor dan melindungi pemukiman di sekitar area rawan bencana.
2. Peningkatan Infrastruktur Jalan: Diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan antar desa untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
3. Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan (Disdukcapil): Perlu penambahan fasilitas dan tenaga pelayanan untuk pembuatan dokumen kependudukan. Terdapat kendala konektivitas data antara sistem di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang berdampak pada lambatnya pelayanan. Warga berharap adanya integrasi data antar instansi seperti Disdukcapil, Disperkim-LH, dan Dinas Sosial agar pelayanan publik lebih efektif.
4. Pelayanan Kesehatan: Masyarakat berharap peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta layanan yang menjangkau seluruh desa di wilayah Kecamatan Ibu.
5. Kesejahteraan Operator Desa: Operator desa mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah terkait kesejahteraan dan peningkatan kapasitas kerja, mengingat peran strategis mereka dalam administrasi pemerintahan desa.
6. Pengembangan Produk Lokal – Salak Tongute Goin: Produk salak khas daerah diharapkan mendapatkan dukungan dalam hal pengemasan, branding, dan pemasaran hingga tingkat nasional sebagai upaya penguatan UMKM lokal.
7. Ketersediaan Air dan Irigasi Pertanian: Petani di Desa Togola Wayoli dan Togola Sanger membutuhkan sistem irigasi yang memadai untuk mendukung keberlanjutan usaha tani sawah.
8. Pengelolaan Sampah dan Sosialisasi Bank Sampah: Warga mengusulkan adanya sosialisasi dan pembentukan Bank Sampah untuk pengelolaan sampah organik dan nonorganik secara berkelanjutan, bukan sekadar kampanye seremonial.
9. Perbaikan Gedung Pertemuan Kecamatan Ibu Tengah: Gedung pertemuan yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat lintas desa perlu segera direnovasi agar lebih layak dan aman digunakan.
10. Penambahan Tempat Sampah di Pasar Sentral Ibu Tongute Ternate: Minimnya fasilitas tempat sampah di kawasan pasar berdampak pada kebersihan lingkungan. Diharapkan ada penambahan sarana pendukung kebersihan di area pasar.
11. Pemerataan Bantuan Sosial: Warga berharap penyaluran bantuan sosial dilakukan secara objektif dan transparan untuk menghindari kecemburuan sosial serta menjaga keharmonisan antarwarga.
