terasmalut — Penjelasan Direktur RSUD Jailolo ini bukan hanya lemah, tapi terkesan menutupi persoalan yang sebenarnya. Di satu sisi berlindung pada angka pagu Rp19 miliar, namun di sisi lain mengakui adanya pelampauan realisasi pendapatan.
Hal itu disampaikan oleh Dasril Hi Usman, menyusul adanya pernyataan Direktur RSUD Jailolo baru-baru ini yang mengatakan realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2025, disebut mencapai Rp22 miliar, serta menyatakan bahwa penggunaan anggaran tetap mengacu pada pagu resmi sebesar Rp19 miliar sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, Ini kontradiktif dan tidak transparan Dalam sistem BLUD, ketika pendapatan meningkat akibat lonjakan pasien. “Itu berarti ada tambahan uang yang bisa langsung digunakan untuk memperkuat pelayanan. Seperti langsung membeli obat. Jadi tidak ada alasan logis, pelayanan tetap buruk dan obat tetap langka. Padahal uang nya ada,”kata Dasril kepada media ini, Minggu (12/4).
Selain itu, Lanjut Dasril, Soal anggaran Rp4 miliar yang disebut untuk obat, faktanya sudah “dicampur” dengan belanja oksigen dan BMHP. Artinya, porsi riil untuk obat jauh lebih kecil dari yang digembar-gemborkan. Ini menjelaskan kenapa pasien masih dipaksa membeli obat di luar.
“Lebih parah lagi, pasien BPJS mengadu karena tidak mendapatkan penggantian uang atas pembelian obat diluar rumah sakit,”ungkapnya.
Politisi partai PAN ini menyebut, Alasan klasik klaim BPJS yang bertahap tidak bisa terus dijadikan tameng. Itu persoalan berulang yang seharusnya sudah diantisipasi pihak manajemen BLUD. Kalau setiap tahun alasan yang sama dipakai, maka pengelola nya bermasalah.
Prinsipnya jelas, penjelasan direktur tidak menjawab substansi, justru memperlihatkan adanya ketidakterbukaan. Publik tidak butuh narasi normatif, tapi butuh angka riil dan pertanggungjawaban.
Dasril juga menegaskan, Bahwa Jika benar ada selisih pendapatan dan realisasi, jika benar anggaran obat jauh lebih kecil, dan jika benar pasien terus dirugikan, maka ini bukan lagi soal klarifikasi. ini soal tindak kejahatan kemanusiaan yang publik harus minta pertanggungjawaban !
“Kami dprd akan menyuarakan dan mendesak pimpinan dprd untuk patuh pada keputusan lembaga dan segera menyelenggarakan paripurna pansus agar persoalan rumah sakit dapat diselesaikan sampai pada akar-akarnya,”tandasnya*(Red/tm)
