Dari Kesehatan-Infrastruktur Hingga BBM, Aspirasi Warga Loloda Mengemuka di Reses Meri Popala

- Jurnalis

Jumat, 3 Oktober 2025 - 18:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok/Ist

Dok/Ist

terasmalut — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Meri Popala S.PAK., MM kembali melaksanakan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Agenda reses kelima tersebut dipusatkan di Desa Kedi, Kecamatan Loloda.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat, Amos Dagasuly, Danramil Loloda, Kapolsek Loloda, para kepala desa, operator desa, PPK tingkat desa, pendamping desa, Kepala Puskesmas Kedi, Kepala Puskesmas Tolofuo, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Sebelum agenda reses dimulai, para peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis Puskesmas Kedi. Langkah ini sekaligus mendukung program nasional Cek Kesehatan Gratis(CKG) serta program daerah Halbar Sehat yang digagas Bupati James Uang bersama Wakil Bupati Djufri Muhammad.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik khususnya kantor Camat Kedi, perbaikan fasilitas pendidikan, pelaksanaan program kesehatan gratis yang belum optimal, penanganan kesenjangan sosial, serta distribusi BBM yang dinilai belum merata.

Baca Juga :  HUT ke-26 DWP, Halmahera Barat Fokus pada Pendidikan Keluarga dan Ketangguhan Perempuan

Selain itu, Kepala Puskesmas Tolofuo turut menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan tenaga medis di wilayah terpencil. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus berupa tambahan penghasilan sebagaimana yang telah diterima para guru di daerah 3T.

Menurutnya, tenaga medis di wilayah terpencil memiliki beban kerja yang berat karena harus selalu siap siaga tanpa mengenal waktu, termasuk ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

Minimnya akses darat yang memaksa mereka menggunakan jalur laut dengan risiko ombak besar semakin menambah tantangan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

Dok/Ist

Menanggapi hal tersebut, Meri Popala menegaskan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat memiliki peran sebagai penyambung suara masyarakat kepada pemangku kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Segala bentuk usulan, saran, maupun keluhan telah saya catat. Semuanya akan dibahas bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten namum Saya tidak bisa menjanjikan semua aspirasi langsung diakomodasi, tetapi untuk mendorong dan mengawal ke pemerintah, itu pasti akan saya lakukan,”ujar Meri.

Baca Juga :  Ikbal Hi Djabid Harap BUMDes Posi-posi Bisa Menjadi Contoh di Maluku Utara

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Masukan dari masyarakat akan saya pilah. Untuk lingkup kabupaten, saya akan diskusikan dengan Bupati, sementara yang berkaitan dengan provinsi akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Gubernur,” jelasnya.

Menanggapi permintaan masyarakat agar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda hadir di Loloda, Meri menyatakan bahwa kehadiran gubernur harus memiliki dasar kegiatan yang jelas.

Menurutnya, kunjungan kepala daerah akan lebih efektif jika ditujukan pada agenda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Hadirkan Gubernur tidak bisa sekadar untuk membuka atau menutup acara seremonial. Solusinya, perlu ada kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Dengan begitu, saya bisa mengajak Gubernur untuk turun langsung ke sini,”tutup Meri Popala.

 

 

Berita Terkait

Babak Baru Polemik RSUD Jailolo, DPRD Halbar Bidik Tata Kelola dan Anggaran
Memanas! IDI Halbar Respons Pernyataan Sekwan Soal Tenaga Medis
Perubahan Kebijakan Bikin Program Desa Tertunda, Ini Penjelasan Kades Pumadada
Polsek Ibu Bergerak Cepat, Kasus Parang dan Miras Langsung Disidang
Hardiknas 2026, Halmahera Barat Teguhkan Komitmen Pendidikan Berkualitas
PGRI Halbar Beberkan Proses Pemindahan Gedung UKS, Anggaran Rp225 Juta
Menuju Tanah Suci, Bupati James Uang Lepas 19 JCH Halbar Secara Resmi
Hikayat : Penolakan Investasi Harus Berbasis Kajian, Halbar Butuh Gagasan Bukan Retorika Kosong
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 19:37 WIB

Babak Baru Polemik RSUD Jailolo, DPRD Halbar Bidik Tata Kelola dan Anggaran

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:42 WIB

Memanas! IDI Halbar Respons Pernyataan Sekwan Soal Tenaga Medis

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:37 WIB

Perubahan Kebijakan Bikin Program Desa Tertunda, Ini Penjelasan Kades Pumadada

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:48 WIB

Polsek Ibu Bergerak Cepat, Kasus Parang dan Miras Langsung Disidang

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:53 WIB

Hardiknas 2026, Halmahera Barat Teguhkan Komitmen Pendidikan Berkualitas

Berita Terbaru

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Halmahera Barat, dr. Dominikus Gideon (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Memanas! IDI Halbar Respons Pernyataan Sekwan Soal Tenaga Medis

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:42 WIB

Sidang tipiring yang digelar oleh Pengadilan Negeri Ternate yang bersidang di Jailolo (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Polsek Ibu Bergerak Cepat, Kasus Parang dan Miras Langsung Disidang

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:48 WIB

error: