terasmalut — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Meri Popala, S.PAK., MM, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Reses yang bertempat di Rumah Perempuan Desa Acango, Rabu (01/10/25) ini menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.
Dalam kesempatan itu, Meri menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Ia menilai, aspirasi masyarakat perlu dipilah dan dikategorikan agar proses penganggaran dan realisasi dapat berjalan efektif.
“Aspirasi masyarakat tentu akan saya tampung, kemudian dipilah mana yang menjadi kewenangan provinsi mana yang bisa ditangani kabupaten dan mana yang dapat ditangani oleh desa karena Semua harus sesuai aturan dan ketersediaan anggaran,”jelas Meri Popala
Politisi asal Daerah Pemilihan I Ternate-Halmahera Barat ini menyebutkan bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan terbagi menjadi tiga level, yakni desa, kabupaten, dan provinsi. Jika kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani di level provinsi, maka akan diupayakan untuk diperjuangkan ke tingkat kementerian atau pemerintah pusat.
Dalam reses tersebut, infrastruktur jalan menjadi aspirasi yang paling banyak disuarakan masyarakat, Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Sidangoli ke Jailolo mendapat perhatian utama karena kondisinya mendesak untuk segera ditangani.
“Jalan provinsi dari Sidangoli menuju Jailolo sudah masuk dalam daftar prioritas, dan kita berharap pada bulan November sudah bisa ditender. Masyarakat tentu menunggu realisasi ini karena jalan tersebut sangat vital,”ungkap Meri.
Selain ruas jalan utama, warga juga mengusulkan pembangunan jalan tani atau jalan produksi. Menurut Meri, sejak awal tahun 2025 sudah ada 193 kilometer jalan tani yang terakomodir dalam program pertanian provinsi.
“Untuk tahun ini hanya ada satu titik usulan jalan tani baru, yakni di Desa Ulo. Sementara ratusan kilometer jalan tani lainnya sudah masuk dalam daftar eksekusi bertahap di Provinsi,”ujarnya.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan di Kecamatan Jailolo masih didominasi oleh kebutuhan infrastruktur jalan, baik jalan produksi maupun jalan penghubung antarkecamatan yang merupakan kewenangan provinsi. Hal ini sejalan dengan komitmen DPRD Malut untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Meri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menghadirkan sejumlah kepala dinas dalam kegiatan reses agar persoalan data pembangunan dapat segera diidentifikasi.
“Saya libatkan langsung beberapa kepala dinas dalam reses ini karena data yang dimiliki kabupaten sangat penting untuk mendukung tindak lanjut di provinsi. Tidak semua masyarakat atau kepala desa bisa menyampaikan data secara detail sehingga kehadiran dinas terkait sangat membantu,”tutur Meri.
Tiga kepala dinas yang dilibatkan dalam reses tersebut adalah Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Keterlibatan mereka diharapkan mampu mempercepat validasi data kebutuhan masyarakat.
Kehadiran dinas teknis ini juga sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dan menyampaikan persoalan administratif maupun pelayanan dasar yang selama ini masih menjadi kendala di lapangan.
Meri menilai, data yang akurat dari pemerintah daerah akan memperkuat advokasinya di tingkat provinsi. Dengan begitu, setiap program yang diperjuangkan dapat berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa data yang masuk benar-benar valid, sehingga ketika kita memperjuangkannya di provinsi atau pusat, program itu tidak hanya bersifat wacana, tetapi bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,”terang Meri.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Malut ini, kembali menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia optimistis, kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD akan membawa dampak positif bagi pembangunan Maluku Utara.
“Prinsipnya, seluruh aspirasi yang diperoleh akan saya perjuangkan. Apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama infrastruktur jalan, harus menjadi perhatian utama karena menyangkut akses ekonomi dan kesejahteraan,”tutup Meri Popala.*(Ghe/Red)
