HALMAHERA BARAT, terasmalut — Staf Khusus Bupati Halmahera Barat (Halbar) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik, Masri Hamja, menilai Dr. Hendra Karianga keliru dalam memahami pernyataan Bupati Halbar James Uang terkait kondisi pembangunan di wilayah Loloda. Penilaian Hendra yang menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat Loloda dinilai lahir dari pemahaman yang parsial dan tidak melihat konteks pembicaraan secara utuh.
Masri menegaskan, pernyataan Bupati James Uang yang menggunakan frasa “membangun gedung di tengah hutan” tidak dimaksudkan untuk merendahkan, apalagi mendiskreditkan masyarakat Loloda.
Menurutnya, ungkapan tersebut harus dipahami dalam konteks tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas, terutama menyangkut mobilisasi material bangunan, peralatan konstruksi, hingga dukungan logistik yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.
“Dalam konteks itu, yang sedang dibicarakan Bupati adalah hambatan teknis pembangunan akibat keterisolasian wilayah, bukan masyarakat Loloda sebagai subjek yang hendak direndahkan,”tegas Masri Hamja.
Ia menyayangkan penilaian Dr. Hendra Karianga yang dianggap tidak memaknai pernyataan tersebut secara holistik. Sebab, kesimpulan yang dibangun justru mengarah pada anggapan seolah-olah Bupati Halbar menyamakan status masyarakat Loloda dengan hutan atau sedang merendahkan martabat mereka.
Masri menilai, cara memahami pernyataan dengan hanya mengambil penggalan kalimat tanpa memperhatikan keseluruhan konteks berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Padahal, substansi pembicaraan Bupati berkaitan dengan kompleksitas persoalan pembangunan daerah, khususnya tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
“Jangan sampai pernyataan yang sesungguhnya berbicara tentang tantangan pembangunan justru ditarik ke arah yang berbeda, seolah-olah ada maksud untuk menghina atau melecehkan masyarakat Loloda. Itu merupakan kesimpulan yang tidak tepat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berpandangan bahwa framing yang tidak proporsional tersebut bukan hanya keliru dalam memahami substansi pernyataan, tetapi juga berisiko membangun sentimen negatif serta membenturkan hubungan antara kepala daerah dan masyarakat Loloda.
Padahal, jika melihat arah kebijakan dan berbagai upaya pembangunan yang telah diperjuangkan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat justru terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Loloda sebagai bagian dari komitmen membuka keterisolasian daerah.
Salah satu bukti konkret, kata Masri, adalah perjuangan pemerintah daerah dalam mengusulkan pembangunan ruas jalan Kedi-Jano. Ruas jalan tersebut direncanakan mulai dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun depan.
Menurutnya, usulan pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperbaiki konektivitas wilayah, sekaligus membuka akses masyarakat Loloda terhadap berbagai pelayanan dan aktivitas pembangunan.
Fakta itu, lanjut Masri, memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan keterisolasian. Sebaliknya, berbagai langkah terus didorong agar konektivitas antarkecamatan di wilayah Loloda dengan kecamatan lainnya dapat semakin terbuka dan berkembang.
Karena itu, ia menilai sangat tidak tepat apabila pernyataan Bupati yang berbicara mengenai tantangan teknis pembangunan justru dipelintir menjadi isu pelecehan terhadap masyarakat. Menurutnya, substansi pernyataan dan keberpihakan kebijakan pemerintah daerah perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Masri juga menegaskan bahwa kritik dalam ruang diskursus publik merupakan sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kritik semestinya dibangun berdasarkan pemahaman yang komprehensif, bukan dengan mengambil penggalan pernyataan kemudian mengarahkannya untuk menciptakan persepsi negatif.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang objektif dan proporsional. Karena itu, setiap pernyataan harus dipahami secara utuh, bukan hanya dari potongan kalimat yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memecah belah hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat Loloda,”tutup Masri Hamja.*(Ghe/Red).










