HALMAHERA BARAT, terasmalut — Bupati Halmahera Barat, James Uang, akhirnya angkat bicara terkait polemik pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) senilai Rp 43 miliar yang belakangan diperbincangkan publik. Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar, James membeberkan sejumlah persoalan di balik proyek tersebut, termasuk alasan pemindahan lokasi pembangunan hingga mengungkap bahwa dana yang telah dicairkan hanya sekitar Rp 17 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan James usai memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan penyimpangan bantuan sosial. Dalam kesempatan itu, wartawan turut menggali keterangan James mengenai polemik pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) yang belakangan menjadi perhatian publik.
James mengaku selama ini memilih tidak menanggapi berbagai spekulasi dan opini yang berkembang terkait proyek pembangunan RSP tersebut. Namun, lantaran persoalan itu kembali mencuat dan menjadi pertanyaan publik, ia merasa perlu angkat bicara untuk meluruskan berbagai informasi agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Persoalan RSP ini juga menjadi opini liar yang berkembang di luar. Selama ini saya memilih untuk tidak menanggapinya. Namun, karena kembali dipertanyakan, saya merasa berkewajiban memberikan penjelasan agar persoalan ini menjadi terang,” ujar James.
Ia memaparkan, proyek pembangunan RSP yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 43 miliar itu semula direncanakan berlokasi di Desa Janu, Kecamatan Loloda Tengah. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, pemerintah daerah menemukan sejumlah hambatan serius, terutama keterbatasan akses transportasi menuju lokasi serta belum tersedianya infrastruktur penunjang yang memadai.
Menurut James, pembangunan rumah sakit di Desa Janu, Kecamatan Loloda Tengah, berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat apabila persoalan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung belum lebih dahulu dibenahi. Sebab, keterbatasan akses menuju lokasi dinilai dapat menghambat pelayanan serta menyulitkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.
“Kalau kita bangun di sana, itu sama dengan membangun gedung di tengah hutan. Akan tidak berguna betul fungsinya,”tegasnya.
James menuturkan, persoalan tersebut semakin nyata setelah tahapan tender rampung. Pihak kontraktor pelaksana saat itu menyampaikan kendala serius dalam mendatangkan material konstruksi ke lokasi, baik melalui jalur darat maupun laut. Kondisi tersebut membuat penyedia pekerjaan menyatakan ketidaksanggupannya untuk melanjutkan pembangunan di lokasi semula.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama DPRD mengambil langkah koordinatif dengan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait. Langkah itu ditempuh guna memperoleh persetujuan atas rencana relokasi pembangunan RSP ke lokasi yang dinilai lebih memungkinkan dari sisi aksesibilitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
James menjelaskan, pemerintah pusat bahkan telah menurunkan tim beranggotakan sekitar 11 orang untuk meninjau langsung lokasi awal pembangunan RSP di Desa Jano. Namun, upaya peninjauan tersebut terkendala kondisi cuaca yang tidak bersahabat serta akses jalan yang sulit dilalui. Akibatnya, tim tidak berhasil menjangkau lokasi, baik melalui jalur Goin–Kedi maupun dari arah Halmahera Utara (Halut).
“Karena berlarut-larut tidak bisa dikerjakan, maka kami memindahkan ke Ibu. Kalau di Ibu itu, sekitar 52 ribu masyarakat bisa memanfaatkan rumah sakit yang dibangun di sana,”jelasnya.
Menyangkut realisasi anggaran, James turut meluruskan anggapan yang menyebutkan bahwa keseluruhan dana proyek RSP senilai Rp 43 miliar telah dicairkan. Ia menegaskan, hingga saat ini pencairan anggaran proyek tersebut baru terealisasi sekitar Rp 17 miliar, sementara sisanya belum seluruhnya dicairkan.
“Dari Rp43 miliar itu semua belum cair. Yang cair itu hanya Rp 17 miliar lebih. Bahkan, sekitar Rp 7 miliar masih ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),”ungkapnya.
James menambahkan, pelaksanaan pembangunan sejauh ini telah disesuaikan dengan besaran anggaran yang terealisasi. Adapun pekerjaan yang melampaui nilai pencairan tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab pihak ketiga selaku penyedia pekerjaan.
Di sisi lain, James mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam mengupayakan penyelesaian proyek tersebut. Berbagai langkah koordinasi telah ditempuh, termasuk pada 2025 dirinya menyampaikan surat kepada Kantor Staf Presiden (KSP) serta menghadiri rapat bersama sejumlah kementerian terkait guna membahas kelanjutan pembangunan RSP.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, KSP menerbitkan sejumlah rekomendasi sebagai langkah penyelesaian persoalan pembangunan RSP. Salah satu poin pentingnya adalah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proyek tersebut.
James menyebutkan, hasil audit BPKP memuat 21 poin rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ia mengklaim seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan hasil pelaksanaannya telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan penilaian guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
“Saat ini, kami masih menunggu hasil penilaian BPKP untuk memastikan apakah seluruh langkah tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah sudah memenuhi standar dan ketentuan sebagaimana direkomendasikan BPKP atau masih terdapat hal yang perlu dibenahi,”ujarnya.
Tak hanya menyangkut audit, KSP juga merekomendasikan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asidatun) menerbitkan pendapat hukum (legal opinion) terkait kelayakan proyek RSP untuk dilanjutkan. James memastikan, rekomendasi tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mencari kepastian hukum atas keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
Rekomendasi berikutnya menyangkut pelibatan konsultan independen untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik serta tingkat kelayakan bangunan RSP. James menyampaikan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, konsultan independen menyimpulkan bahwa bangunan tersebut masih memenuhi kelayakan untuk dilanjutkan pembangunannya.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menempuh langkah koordinasi lintas instansi melalui pertemuan di Ternate.
Agenda tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, perwakilan Kejati Maluku Utara melalui Asdatun, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halbar, BPKP, Inspektorat Provinsi, jajaran pemerintah daerah, hingga sejumlah anggota DPRD Halbar. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya menyatukan pandangan dan membahas langkah penyelesaian proyek RSP.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi dan sinkronisasi antarlembaga untuk membahas perkembangan penanganan proyek RSP, sekaligus memastikan setiap rekomendasi yang telah diberikan masing-masing instansi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
James berharap seluruh tahapan evaluasi serta persyaratan administratif maupun teknis yang telah ditetapkan dapat segera dituntaskan. Dengan demikian, pembangunan rumah sakit tersebut dapat kembali diakomodasi dalam program pemerintah daerah dan dilanjutkan hingga selesai.
“Mudah-mudahan setelah semua ini beres, syarat-syarat yang diminta, kita akan programkan dan melanjutkan program ini. Sehingga tidak ada yang bilang itu proyek mangkrak,” pungkasnya. (Ghe/Red)
