HALMAHERA BARAT, terasmalut – Penguatan ekonomi Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, membutuhkan strategi pembangunan yang terarah serta keterlibatan berbagai elemen, termasuk kalangan akademisi dan ekonom. Kehadiran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat Halbar diharapkan menjadi salah satu kekuatan pemikiran dalam merumuskan kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pengurus ISEI Komisariat Halbar resmi dilantik dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Bidadari, Kantor Bupati Halbar, Rabu (11/11/2026). Ibnu Saud Kadim dipercaya memimpin organisasi tersebut sebagai ketua, didampingi Zunaidi Z. Yakin sebagai sekretaris.
Pelantikan itu dirangkaikan dengan seminar nasional bertajuk “Penataan Kawasan Ekonomi Terintegrasi Jailolo Front Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.
Dalam sambutan Bupati Halbar yang dibacakan Asisten I, Fransiska Renjaan, disampaikan bahwa pembangunan ekonomi daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak lagi cukup menjadi tumpuan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas, serta menciptakan iklim investasi yang produktif dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah program yang dijalankan. Ukuran utamanya terletak pada sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah,” demikian sambutan Bupati.
Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata, ISEI dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Organisasi profesi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kajian akademis, pemikiran kritis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dalam merancang program pembangunan.
“Pemerintah membutuhkan dukungan kalangan akademisi dan para ekonom agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga tepat secara ekonomi, berdampak secara sosial, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Salah satu agenda pembangunan yang mendapat perhatian khusus adalah penataan kawasan Jailolo Front. Kawasan ini dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus berpeluang dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Halbar.
Pengembangannya perlu diarahkan melalui konsep kawasan terintegrasi dengan menghubungkan pusat perdagangan, sektor jasa, UMKM, pariwisata, infrastruktur, transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Jailolo Front tidak hanya menjadi kawasan pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi dan investasi daerah.
“Jailolo Front harus menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi daerah, yakni bagaimana ruang, infrastruktur, investasi, dan aktivitas masyarakat dapat terhubung dalam satu ekosistem pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Bupati menekankan empat aspek utama, yakni penataan kawasan berdasarkan potensi unggulan daerah, peningkatan investasi dan pertumbuhan UMKM, pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang ditopang tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap seminar nasional tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi mampu melahirkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terbuka terhadap berbagai pemikiran, kajian, dan rekomendasi konstruktif dari kalangan akademisi maupun organisasi profesi. Kami menyadari bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh tantangan pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua ISEI Komisariat Halbar, Ibnu Saud Kadim, menilai penguatan ekonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan warga, terjangkaunya harga kebutuhan pokok, serta berkurangnya kesenjangan sosial.
Ia menyebut Halbar memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat karena masih membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur memadai, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Ibnu Saud juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan lapangan kerja, hingga belum optimalnya pengembangan UMKM dan konektivitas ekonomi.
“Berbagai persoalan ekonomi yang perlu menjadi perhatian serius di antaranya kenaikan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat, keterbatasan lapangan kerja, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, konektivitas ekonomi, serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ibnu Saud.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, perbankan, pengusaha, investor, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi Halbar.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan menjaga kelancaran pasokan barang guna mengendalikan harga di pasaran. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pengembangan wirausaha muda, serta perluasan dukungan bagi pelaku UMKM juga perlu menjadi prioritas.
Di sisi lain, penggunaan anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi.
“Anggaran daerah juga harus digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ibnu Saud berharap kehadiran ISEI Komisariat Halbar menjadi ruang kontribusi bagi para ekonom dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Melalui organisasi tersebut, kalangan akademisi dan praktisi ekonomi diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita harus mampu mengelola potensi daerah menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Pelaku UMKM harus semakin berkembang, generasi muda harus memiliki kesempatan kerja, dan seluruh masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan dan membangun kerja sama dalam mendorong kemajuan Halbar. Menurutnya, pembangunan ekonomi membutuhkan komitmen bersama agar daerah mampu tumbuh menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, produktif, dan sejahtera.
Dengan terbentuknya ISEI Komisariat Halbar, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan kalangan ekonom dalam menghasilkan kajian serta rekomendasi strategis. Kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Halbar ke depan. (Ghe/red)
