HALMAHERA BARAT, terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, mulai memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui integrasi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Strategi ini diperkuat dengan melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK, Mery Popala, sebagai ‘Yaya Stunting’ untuk mengawal pelaksanaan program sekaligus mendorong pencapaian target nasional penurunan stunting sebesar 5 persen.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Stunting dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Halbar, Rabu (4/11/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, Julius Marau, dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait.
Sekda Halbar, Julius Marau, mengatakan fokus utama rapat koordinasi tersebut adalah memastikan seluruh program strategis nasional berjalan optimal melalui intervensi aktif dan terintegrasi dari masing-masing OPD.”Kita harus memastikan pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Halmahera Barat berjalan dengan baik. Seluruh OPD terkait wajib memberikan dorongan aktif dan bekerja secara terintegrasi agar target-target pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai,”katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan lembaga survei, angka stunting di Halbar pada semester I tahun 2026 berhasil ditekan hingga 7 persen.
Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 8 persen. Namun, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk mencapai target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni sebesar 5 persen.
“Meskipun kita sudah melampaui target RPJMD daerah yang sebesar 8 persen, kita tidak boleh cepat puas. Angka kita masih di atas target nasional yaitu 5 persen. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus menekan angka stunting ini agar target 5 persen bisa kita capai, menjelang evaluasi pada tahun 2027,” tegasnya.
Menurut Julius, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah, sehingga penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor pembangunan lainnya.
Dalam konteks itu, kehadiran Ketua TP-PKK Halbar, Mery Popala, sebagai ‘Yaya Stunting’ diharapkan dapat memperkuat pengawalan dan koordinasi pelaksanaan program di lapangan, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat.
Selain membahas percepatan penurunan stunting, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi keberlanjutan sejumlah program strategis nasional di Halbar. Di antaranya pelaksanaan program Sekolah Rakyat, percepatan penurunan stunting, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui koordinasi lintas OPD tersebut, Pemkab Halbar berharap seluruh program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan saling mendukung dalam mendorong pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Halbar sekaligus Duta Orang Tua Hebat, Meri Popala Uang, menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak.
Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak memperoleh asupan gizi yang cukup, pola pengasuhan yang baik, serta pemantauan kesehatan secara berkala sejak masa kehamilan hingga usia balita.
“Sebagai Duta Orang Tua Hebat, saya mengajak seluruh orang tua di Halmahera Barat untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak. Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga, melalui pemenuhan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin memeriksakan kesehatan ibu dan anak,” ujar Meri.
Ia menegaskan, TP-PKK Halbar siap mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penguatan peran kader PKK hingga tingkat desa. Edukasi kepada masyarakat, pendampingan keluarga, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya pemenuhan gizi ibu hamil dan anak menjadi bagian penting dari upaya pencegahan stunting.
Anggota DPRD Maluku Utara Fraksi Demokrat ini juga menilai, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, serta masyarakat agar berbagai intervensi yang telah dirancang dapat menjangkau keluarga sasaran secara tepat dan berkelanjutan.
“Target penurunan stunting menjadi 5 persen bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, saya berharap seluruh OPD dan stakeholder terkait dapat terus memperkuat koordinasi, sementara para kader PKK dan posyandu juga lebih aktif melakukan edukasi serta pendampingan kepada keluarga di desa,” katanya.
Ia berharap, melalui sinergi pemerintah daerah, TP-PKK, dan seluruh elemen masyarakat, angka stunting di Halmahera Barat dapat terus ditekan hingga mencapai target nasional.
“Harapan kita, tidak ada lagi anak-anak di Halmahera Barat yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dan pola pengasuhan yang kurang tepat. Mari kita wujudkan generasi Halbar yang sehat, cerdas, dan berkualitas, karena anak-anak hari ini adalah masa depan daerah yang harus kita persiapkan bersama,”tutup Meri.*(Ghe/Red).
