terasmalut — Konektivitas laut masih menjadi tantangan bagi masyarakat di kawasan Dodinga, Sidangoli, dan Bobane Igo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, yang hingga kini belum mendapatkan layanan singgah kapal perintis secara rutin.
Kondisi tersebut membuat mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta akses terhadap pasar dan pelayanan publik masih terbatas, meskipun kapal perintis merupakan bagian dari layanan transportasi laut yang disiapkan pemerintah untuk menjangkau wilayah terluar, terpencil, terisolasi, dan perbatasan (3TP).
Kapal perintis pada dasarnya merupakan layanan transportasi laut yang mendapat dukungan pembiayaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan salah satu tujuan memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah yang belum terlayani angkutan komersial.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap pusat ekonomi dan pelayanan dasar, sekaligus mengurangi kesenjangan konektivitas antarwilayah.
Namun, bagi masyarakat di kawasan pesisir Dodinga, Sidangoli, dan Bobane Igo, kebutuhan terhadap konektivitas laut yang terjadwal masih menjadi persoalan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan belum menemukan perubahan berarti hingga 2026.
Secara geografis, kawasan tersebut berada di pesisir barat Halmahera yang memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung antarpulau menuju sejumlah pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik, termasuk Ternate, Tobelo, hingga Bitung di Sulawesi Utara.
Keterbatasan layanan transportasi laut yang terjangkau dan memiliki jadwal pasti turut memengaruhi aktivitas masyarakat. Warga yang membutuhkan perjalanan antarpulau masih bergantung pada sarana transportasi yang tersedia secara terbatas dengan biaya yang relatif tinggi dan kondisi perjalanan yang sangat dipengaruhi cuaca.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses rutin untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun keperluan sosial lainnya.
Dampak keterbatasan konektivitas juga dirasakan pada sektor ekonomi masyarakat. Hasil tangkapan nelayan dan komoditas pertanian yang membutuhkan distribusi cepat berpotensi mengalami penurunan kualitas ketika tidak segera dibawa ke pasar di Ternate, Tobelo maupun Bitung.
Pada saat yang sama, biaya distribusi yang tinggi dapat ikut memengaruhi harga kebutuhan pokok, sementara warga yang membutuhkan layanan kesehatan rujukan atau perjalanan mendesak harus menghadapi keterbatasan pilihan transportasi.
“Kapal perintis adalah bagian dari layanan negara yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga kami berharap keberadaannya dapat benar-benar menjangkau wilayah yang selama ini masih terbatas akses transportasinya, agar warga dapat mengangkut penumpang maupun hasil usaha dengan biaya yang lebih terjangkau,”ujar salah satu perwakilan warga.
Bagi masyarakat, keberadaan layanan kapal perintis tidak semata berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar.
Konektivitas laut yang lebih baik dapat membantu masyarakat memasarkan hasil produksi, memperoleh kebutuhan pokok dengan biaya distribusi yang lebih rasional, serta memperluas hubungan dengan pusat-pusat perdagangan dan pelayanan di wilayah lain.
Karena itu, warga berharap kebutuhan konektivitas kawasan Dodinga, Sidangoli, dan Bobane Igo dapat menjadi bagian dari perhatian dalam pengembangan layanan transportasi laut perintis.
Mereka menilai kepastian rute dan titik singgah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan memberikan manfaat langsung bagi aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat keterhubungan antardaerah di Halmahera Barat.
Masyarakat pada prinsipnya tidak menuntut layanan yang berlebihan, melainkan berharap fungsi transportasi perintis dapat semakin menjangkau wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Dengan konektivitas laut yang lebih teratur, masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau sekitar Dodinga, Sidangoli, dan Bobane Igo diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk mengembangkan ekonomi, mengakses pelayanan publik, serta terhubung dengan wilayah lain dalam kerangka pemerataan pembangunan nasional.
Penulis : Tim
Editor : Redaktur
