terasmalut – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat (Halbar) yang tengah mengusut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menegaskan akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti menyelewengkan distribusi minyak tanah bersubsidi di wilayahnya.
Ketua Pansus BBM Bersubsidi, Christovel Sakalaty menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, meskipun saat ini baru sebagian kecil desa dan pangkalan yang diperiksa.
“Baru beberapa desa dan pangkalan yang kami periksa, namun sudah ada dugaan kuat bahwa penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran,”tegas Christovel.
Pansus saat ini menurut Christovel, tengah melakukan pemetaan dan pengumpulan data dari total 173 desa dan 77 pangkalan minyak tanah yang tersebar di seluruh Halmahera Barat.
Empat jenis data primer lanjut dia, diminta dari tiap desa, yakni jumlah kuota minyak tanah per bulan, asal pasokan dari agen, harga jual ke Kartu Keluarga (KK) penerima manfaat, serta daftar lengkap penerima manfaat di desa.
“Semua data ini kami minta dari bulan Agustus 2024 sampai April 2025. Kami ingin tahu secara detail dan akurat distribusi BBM subsidi di masyarakat,”ujarnya.
Selain itu, Christovel mengatakan Dari pihak pangkalan, Pansus meminta tiga jenis data penting yakni volume BBM yang diterima dari agen, distribusi ke desa mana saja, serta dokumentasi lengkap proses penyaluran.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanipulasi oleh oknum tertentu.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Halbar ini mengaku, pihaknya telah menyurati dua agen utama yang memasok BBM subsidi ke wilayah Halbar serta seluruh pangkalan terkait. Investigasi lapangan akan segera dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh anggota Pansus terhadap ke dua agen tersebut, untuk memastikan kecocokan data antara desa, pangkalan, dan agen.
“Kami akan cek langsung data penerimaan dan realisasi distribusi BBM dari Agustus 2024 hingga April 2025 di dua agen utama tersebut,”ungkap Christovel.
Pansus memastikan, jika ditemukan adanya agen atau pangkalan yang terbukti bermain dalam distribusi BBM subsidi, sanksi tegas akan segera dijatuhkan. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang merugikan masyarakat dan mencederai semangat subsidi negara bagi warga kurang mampu,”tegasnya.
Menurut Christovel, transparansi adalah kunci, Hasil akhir dari investigasi ini nantinya akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat Halmahera Barat. “Jangan sampai ada dugaan dari masyarakat yang simpang siur. Kami ingin fakta yang objektif dan terang benderang,”akunya.
Ia menegaskan bahwa Pansus bekerja secara profesional, teliti, dan serius dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. “Seluruh proses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Halbar untuk menjaga keadilan sosial dan memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan subsidi secara utuh,”terang Christovel.
Ketua Bapemperda DPRD Halbar ini juga mengajak seluruh Agen dan pemilik pangkalan agar bersikap kooperatif dalam memberikan data yang diminta oleh Pansus. Pihaknya berharap seluruh proses pengumpulan data dan investigasi ini dapat tuntas dalam waktu dekat agar hasilnya segera disampaikan ke publik
“Kalau semua data ini valid, kita bisa tahu dengan pasti siapa yang bermain. Dan itu akan kami ungkap,”tandasnya.*(Ghe/Red)
