terasmalut — Merespons keluhan masyarakat terkait dugaan keterbatasan obat dan mutu layanan kesehatan di RSUD Jailolo, Bupati Halmahera Barat, James Uang, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan kondisi riil pelayanan rumah sakit daerah tersebut.
Dalam inspeksi tersebut, Bupati turut didampingi Ketua DPRD Halmahera Barat, Ibnu Saud Kadam, serta Wakil Ketua I DPRD Halbar, Rustam Fabanyo.
Langkah pengawasan itu dilakukan setelah beredarnya sejumlah keluhan masyarakat di media sosial mengenai dugaan kekosongan obat serta pelayanan rumah sakit yang dinilai belum optimal.
Usai meninjau sejumlah ruang perawatan, James Uang menyampaikan bahwa sidak dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelayanan kesehatan yang diterima pasien di lapangan.
“Kami melakukan sidak ke ruangan pasien karena di media sosial beredar keluhan masyarakat terkait kekurangan obat dan pelayanan yang dianggap belum prima,”ujarnya.
Ia menegaskan, kehadirannya bersama unsur pimpinan DPRD bertujuan memastikan secara langsung kondisi pelayanan dengan meminta keterangan dari pasien yang tengah menjalani perawatan.
“Kami ingin memastikan langsung kepada pasien apakah selama dirawat terdapat keluhan, termasuk terkait ketersediaan obat. Rata-rata pasien menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik,”katanya.
Terkait ketersediaan obat, James mengungkapkan sebagian besar pasien menyatakan masih memperoleh obat melalui apotek internal RSUD Jailolo.
“Saat ditanya apakah obat dibeli di luar rumah sakit, sebagian besar pasien menjawab masih dilayani melalui apotek RSUD. Ini menunjukkan pelayanan farmasi masih berjalan,”jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa ketersediaan obat di rumah sakit belum sepenuhnya stabil dan masih menghadapi keterbatasan pada waktu-waktu tertentu.
“Memang terdapat kekurangan obat, dan hal itu juga telah diakui oleh Direktur RSUD. Kendalanya berada pada keterbatasan anggaran, baik dari pemerintah daerah maupun dari internal RSUD sendiri,”ungkapnya.
James menambahkan, pada tahun sebelumnya pemerintah daerah masih memiliki alokasi anggaran mandatory sekitar Rp4 miliar untuk mendukung pengadaan obat di RSUD Jailolo, namun pada tahun anggaran berjalan alokasi tersebut tidak lagi tersedia.
“Tahun lalu masih tersedia anggaran mandatory kurang lebih Rp4 miliar untuk pengadaan obat. Tahun ini anggaran tersebut tidak ada lagi, sehingga menjadi tantangan bersama yang harus segera dicarikan solusinya,” pungkasnya.*(Ghe/Red)
