terasmalut – Presidium KAHMI Halbar, Udin Bakar, menanggapi polemik yang menyeret Kepala BPKAD Halbar terkait isu utang daerah dan pinjaman Rp159,9 miliar. Ia menilai tudingan yang beredar tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Menurut Udin Bakar, narasi yang berkembang di ruang publik perlu diluruskan agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru dan menyesatkan. Ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman Rp159,9 miliar merupakan kebijakan dan proses yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya, dan itu telah ada proses hukumnya, sehingga sangat tidak tepat jika tanggung jawab itu diarahkan kepada pejabat yang baru menjabat saat ini.
“Harus dipahami secara objektif bahwa masalah yang dituduhkan itu terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya. Jangan memaksakan seseorang bertanggung jawab atas kebijakan yang bukan pada masa jabatannya,” tegas Udin Bakar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kepala BPKAD yang saat ini menjabat baru dilantik sekitar satu bulan lebih. Bahkan pada saat kebijakan pinjaman daerah tersebut berlangsung, yang bersangkutan masih bertugas di Dinas Kominfo dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau saat itu beliau berada di Kominfo, lalu sekarang dituduh bertanggung jawab atas urusan keuangan masa lalu, tentu ini tidak logis dan tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Udin menegaskan bahwa secara pribadi dan institusi pihaknya sangat menghargai kritik, namun ia mengingatkan agar kritik dibangun dengan data, argumentasi, dan itikad baik, bukan dengan fitnah atau penggiringan opini.
“Kami secara pribadi dan institusi tetap menghargai kritik teman teman OKP, tetapi jangan mencampuradukkan fakta dengan asumsi. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mencermati kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik isu yang sengaja dimunculkan, terutama jika dikaitkan dengan dinamika internal pemerintahan dan rotasi jabatan.
“Jangan sampai ruang publik dipakai untuk kepentingan sempit. Masyarakat sudah cerdas menilai mana kritik yang objektif dan mana opini yang sarat kepentingan,”tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Udin Bakar menegaskan bahwa KAHMI Halbar tetap berkomitmen mengawal agenda pemerintahan namun tetap bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyakat bagaimana menelaah opini yang sesuai fakta dan sesuai kondisi yang sebenarnya.*(Ghe/Red)
