terasmalut — Direktur RSUD Jailolo, dr. Novi M. Drakel, meluruskan polemik realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2025 yang disebut mencapai Rp22 miliar, dengan menegaskan bahwa penggunaan anggaran tetap mengacu pada pagu resmi sebesar Rp19 miliar sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan bahwa informasi mengenai realisasi BLUD RSUD Jailolo tahun 2025 sebesar Rp22 miliar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. Menurutnya, berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku, realisasi BLUD disesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp19 miliar.
“Pengelolaan dan penggunaan anggaran tetap mengacu pada pagu Rp19 miliar sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme tata kelola keuangan daerah,”ujarnya.
Dosen Kedokteran Unkhair Ternate ini menegaskan, meskipun dalam praktiknya pendapatan rumah sakit dapat melampaui angka tersebut, penggunaan anggaran tetap dibatasi sesuai pagu yang telah disahkan.
Lebih lanjut, dr. Novi menjelaskan terkait anggaran obat sebesar Rp4 miliar yang kerap menjadi perhatian. Menurutnya, alokasi tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan obat, tetapi juga mencakup belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kebutuhan gas medis seperti oksigen.
“Komponen ini merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, sehingga tidak bisa dipisahkan hanya sebagai anggaran obat semata,”jelasnya.
Ia menambahkan, secara proporsional anggaran tersebut berkisar 36 persen dari total pagu Rp19 miliar. Ke depan, pihak rumah sakit akan terus berupaya meningkatkan porsi anggaran obat guna menjawab kebutuhan layanan yang terus berkembang.
Di sisi lain, RSUD Jailolo juga menghadapi peningkatan signifikan jumlah kunjungan pasien. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan obat, BMHP, gas medis, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya seperti jasa tenaga medis dan pembayaran utilitas.
“Dengan meningkatnya volume layanan, kebutuhan operasional rumah sakit juga bersifat dinamis dan terus berkembang,”katanya.
Selain itu, ia turut menyinggung mekanisme pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap setiap bulan. Sistem tersebut, menurutnya, menjamin transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain juga memengaruhi arus kas rumah sakit.
“Kami tetap harus menjaga kesinambungan pelayanan di tengah proses verifikasi dan pencairan klaim yang berjalan,”tambahnya.
Menurut dr. Novi, penting bagi publik untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi penganggaran, komposisi belanja operasional, peningkatan beban layanan, hingga mekanisme pembiayaan dari BPJS.
Ia menegaskan, RSUD Jailolo tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara bertahap dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.
“Komitmen kami adalah menjaga mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Halmahera Barat tanpa membedakan latar belakang, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi,”tandasnya.*(Ghe/Red)
