HALMAHERA BARAT, terasmalut – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus mendorong percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Halbar. Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, Julius Marau, di Aula Baikole, Kantor Bupati Halbar lantai II, Kamis (19/11/2026).
Kepala Diskominfo Halbar, Ibrahim Fabanyo, mengatakan workshop tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas hingga kepala sekolah terkait regulasi, manfaat, serta landasan hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Ibrahim, penerapan TTE menjadi kebutuhan di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan pemerintahan yang semakin mengarah pada sistem digital.
“Karena sekarang kita sudah berada di era digital, maka ke depan seluruh proses administrasi pemerintahan, khususnya penandatanganan dokumen, harus mulai menggunakan tanda tangan elektronik,”kata Ibrahim.
Ia menjelaskan, penggunaan TTE tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan. Melalui sistem tersebut, pejabat tidak harus selalu berada di kantor untuk menandatangani dokumen karena prosesnya dapat dilakukan secara elektronik.
“Keuntungan tanda tangan elektronik ini sangat besar. Kita tidak perlu lagi menunggu kepala dinas atau pimpinan OPD datang ke kantor hanya untuk menandatangani dokumen. Prosesnya lebih mudah, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,”jelasnya.
Ibrahim menargetkan, paling lambat 2027 seluruh OPD di lingkungan Pemkab Halbar sudah mulai menerapkan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan daerah.
Untuk merealisasikan target tersebut, Diskominfo akan melanjutkan sosialisasi dan pendampingan teknis ke sejumlah OPD dan kecamatan, termasuk Kecamatan Ibu. Tim operator Diskominfo juga akan melakukan pendekatan secara langsung atau door to door guna membantu proses pembuatan sertifikat elektronik hingga aktivasi TTE.
“Kami akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan turun langsung ke OPD, kecamatan, termasuk sekolah-sekolah. Operator dari Dinas Kominfo akan melakukan pendampingan agar proses pembuatan sertifikat dan penggunaan tanda tangan elektronik bisa berjalan,”ungkapnya.
Ia berharap, melalui workshop tersebut, seluruh peserta dapat memahami secara menyeluruh fungsi, manfaat, regulasi, dan aspek hukum penggunaan TTE. Dengan begitu, penerapannya tidak hanya sebatas pemahaman melalui sosialisasi, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pelayanan administrasi pemerintahan.
Meski penerapan secara menyeluruh membutuhkan proses bertahap, Ibrahim menegaskan Diskominfo akan terus melakukan pendampingan agar penggunaan tanda tangan elektronik dapat menjangkau seluruh lini pemerintahan.
“Kita berharap ke depan seluruh OPD, kecamatan, puskesmas hingga sekolah dapat menggunakan tanda tangan elektronik,”tandasnya.*(Ghe/Red).









