Notice: Fungsi WP_Styles::add ditulis secara tidak benar. Style dengan penangan "thickbox" telah dimasukkan ke dalam antrian dengan dependensi yang tidak terdaftar: dashicons. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.9.1.) in /home/u1011752/public_html/terasmalut.id/wp-includes/functions.php on line 6131

Tinjau Sofifi, Komisi II DPR RI Respons Aspirasi dan Minta Warga Bersabar

- Jurnalis

Senin, 28 Juli 2025 - 20:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat menerima aspirasi Masyarakat Sofifi menuntut DOB (Dok/Ist)

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat menerima aspirasi Masyarakat Sofifi menuntut DOB (Dok/Ist)

terasmalut — Aspirasi masyarakat terkait percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara mendapat tanggapan langsung dari Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, turun langsung ke Sofifi untuk memantau perkembangan pembangunan dan menyerap aspirasi warga.

Dalam kunjungan tersebut, Rifqinizamy didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Kehadiran mereka disambut aksi damai dari Aliansi Majelis Rakyat Sofifi (MARKAS) yang menyuarakan dukungan percepatan pembentukan DOB.

Di hadapan peserta aksi, Rifqinizamy menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara kelembagaan. Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum pembentukan daerah persiapan.

“Kami telah menginstruksikan Mendagri agar menyusun PP daerah persiapan dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, pembahasan DOB Sofifi akan masuk agenda Komisi II,” ujarnya.

Baca Juga :  Wisatawan di Rappa Pelangi Menurun Ketika Diambil Alih Pemda Halbar, Ketua Komisi II: Tidak Inovatif, Caranya Bak Perampokan

Politisi Partai NasDem ini juga menjelaskan bahwa prosedur pemekaran wilayah saat ini telah mengalami perubahan dibanding masa lalu. Saat ini, setiap pengajuan DOB harus melalui tahapan formal.

“Kalau dulu sebuah wilayah bisa langsung ditetapkan menjadi provinsi atau kabupaten/kota seperti Maluku Utara tahun 1999, kini setiap usulan DOB harus melewati proses bertahap,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan regulasi terbaru, suatu daerah yang diusulkan untuk dimekarkan terlebih dahulu ditetapkan sebagai daerah persiapan selama tiga tahun. Selama periode ini akan dievaluasi berbagai aspek seperti kinerja pemerintahan, kapasitas fiskal, infrastruktur, hingga dampaknya terhadap daerah induk.

“Jika dalam masa persiapan tersebut hasil evaluasinya memenuhi syarat, maka daerah tersebut dapat ditetapkan secara permanen. Saya harap masyarakat tetap bersabar karena ini menyangkut proses hukum dan administrasi negara,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Rifqinizamy menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan pembentukan DOB Sofifi.

“Usulan ini belum pernah masuk dalam pembahasan resmi di DPR RI, dan kami berkomitmen akan membawanya ke meja rapat Komisi II,” tandasnya.

Baca Juga :  Bupati, Sekda dan Kepala BPKD Halbar Berada di Kejari Selama 4 Jam, Ada Apa?

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Sofifi cukup besar. Ia menilai kunjungan Ketua Komisi II DPR RI ke Sofifi merupakan bukti konkret dari perhatian tersebut.

“Ini momentum penting. Namun saya mengajak masyarakat agar tetap bersabar karena prosesnya bertahap,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa saat ini fokus utamanya adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Sofifi agar dapat sejajar dengan ibu kota provinsi lainnya.

“Kami terus bekerja membangun Sofifi agar menjadi pusat pemerintahan yang layak dan kompetitif,” ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan menjaga stabilitas daerah.

“Sampaikan pendapat dengan damai, hindari provokasi, mari kita jaga situasi agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. *(tm/Red)

Berita Terkait

Serangan ke Kepala BPKAD Dinilai Terburu-buru, KNPI: Jangan Bangun Opini Tanpa Fakta
Penataan Struktur Organisasi Dibarengi Isu Krusial BBM, Pemda Diminta Perhatikan Kuota Solar
Bendahara BKAD Halbar Bantah Isu Pemotongan Siltap Rp15 Juta 
RSUD Jailolo Buka-bukaan Soal Anggaran, Rp19 Miliar Jadi Acuan
Bupati Halmahera Barat Kampanyekan Toleransi dan Persaudaraan Lewat Gerakan Cinta Damai
Musrenbang Halbar 2027, James Uang Tekankan Disiplin Fiskal dan Produktivitas OPD
Meri Popala Turun Langsung, Pastikan Kondisi Warga Pengungsi Halbar
Dua Pejabat Administrator Halbar Dilantik, Ini Pesan Tegas Sekda
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 10:55 WIB

Serangan ke Kepala BPKAD Dinilai Terburu-buru, KNPI: Jangan Bangun Opini Tanpa Fakta

Sabtu, 18 April 2026 - 18:51 WIB

Penataan Struktur Organisasi Dibarengi Isu Krusial BBM, Pemda Diminta Perhatikan Kuota Solar

Senin, 13 April 2026 - 14:51 WIB

Bendahara BKAD Halbar Bantah Isu Pemotongan Siltap Rp15 Juta 

Jumat, 10 April 2026 - 13:23 WIB

Bupati Halmahera Barat Kampanyekan Toleransi dan Persaudaraan Lewat Gerakan Cinta Damai

Kamis, 9 April 2026 - 20:23 WIB

Musrenbang Halbar 2027, James Uang Tekankan Disiplin Fiskal dan Produktivitas OPD

Berita Terbaru

Bendahara BKAD Halbar, Arnike Saba, didampingi Sejumlah pengurus Apdesi Halbar dalam konferensi pers membantah adanya dugaan pemotongan Siltap Pemerintah Desa (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Bendahara BKAD Halbar Bantah Isu Pemotongan Siltap Rp15 Juta 

Senin, 13 Apr 2026 - 14:51 WIB

Dasril Hi. Usman, Ketua DPD PAN Halmahera Barat (dok/tm)

Halmahera Barat

Uang bertambah, obat tetap langkah, Dasril : Direktur biasa saja

Minggu, 12 Apr 2026 - 13:37 WIB

error: