Hikayat : Penolakan Investasi Harus Berbasis Kajian, Halbar Butuh Gagasan Bukan Retorika Kosong

Publik Diimbau Tidak Terpengaruh Narasi Provokatif

- Jurnalis

Sabtu, 25 April 2026 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hikayat Abd Rahman, Staf Khusus Bupati Halmahera Barat (Dok/Ist)

Hikayat Abd Rahman, Staf Khusus Bupati Halmahera Barat (Dok/Ist)

terasmalut — Staf Khusus Bupati Halmahera Barat, Hikayat Abd Rahman, menilai penolakan investasi di Halmahera Barat yang tidak berbasis kajian akademis sebagai sikap tidak konstruktif dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Hikayat, sikap tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan daerah yang saat ini membutuhkan dukungan terhadap pembangunan dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti bahwa penolakan tersebut datang dari seorang mantan anggota DPRD yang seharusnya memahami pentingnya investasi sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan daerah.

“Hemat saya, daerah ini tidak akan maju hanya dengan teriakan dan provokasi. Perlu gagasan besar, data yang kuat, dan solusi nyata,” ujar Hikayat.

Ia menambahkan, sebagai mantan legislator, Franky Luang semestinya hadir dengan pemikiran konstruktif, bukan justru mempertontonkan pola pikir picik yang melihat setiap langkah pemerintah sebagai ancaman.

Baca Juga :  Salurkan Bantuan Gereja Senilai 210 Juta, JUJUR Masih Disambut Baik Warga Loloda

Hikayat menegaskan, menolak investasi sebelum melalui proses kajian yang komprehensif merupakan bentuk cara berpikir yang tidak utuh terhadap masa depan Halmahera Barat. Padahal, setiap rencana investasi pada dasarnya melalui tahapan analisis dan pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan kontribusi yang pernah diberikan selama menjabat sebagai anggota legislatif. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana terobosan yang telah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kalau yang ditawarkan hari ini hanya narasi penolakan, maka wajar jika masyarakat menilai kritik tersebut lebih bernuansa kepentingan politik daripada kepedulian terhadap rakyat,”katanya.

Ia juga menilai konstruksi berpikir yang tidak utuh berpotensi melahirkan kesimpulan yang keliru, di mana semua investasi dianggap buruk, setiap kebijakan dinilai salah, dan seluruh langkah pemerintah selalu dicurigai.

Baca Juga :  Akademisi Tegaskan Haji Robert Tidak Perparah Trauma Masyarakat Dengan Investasi Politik di Halbar

“Ini bukan sikap kritis, melainkan bentuk kepanikan politik karena kehilangan panggung,” tegasnya.

Hikayat menambahkan, Halmahera Barat membutuhkan figur yang berpikir maju, terbuka terhadap perubahan, dan mampu menawarkan solusi nyata, bukan yang terjebak pada dendam politik masa lalu.

“Masyarakat butuh pekerjaan, pembangunan, dan harapan baru. Bukan polemik yang tidak produktif dari elit yang sibuk meratapi dinamika politiknya,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa jika tidak mampu memberikan solusi, setidaknya tidak menghambat jalannya pembangunan daerah.

“Masa depan Halmahera Barat terlalu berharga untuk disandera oleh ego dan frustrasi politik segelintir orang,”tutup Hikayat.*(Ghe/Red)

Berita Terkait

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi
Kader Laskar Gerindra Mengaku Uang Saku Diklat Dipajaki oleh Oknum DPRD Halbar
Jembatan Sawa Rp157 Juta, Panjang Bangunan Diduga Jauh dari Rencana
Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi
TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi
APBD Perubahan Halbar Terancam Mandek, DPRD Desak TAPD Segera Tuntaskan Koreksi Provinsi
Asap Karhutla Selimuti Halbar, Bupati James : Pembagian Masker hingga Kesiapsiagaan Hadapi Perubahan Cuaca Diperketat
Kanwil Ditjenpas Malut Tekankan Disiplin, Lapas Jailolo Perkuat Pelaksanaan Tugas
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Kader Laskar Gerindra Mengaku Uang Saku Diklat Dipajaki oleh Oknum DPRD Halbar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 07:38 WIB

Jembatan Sawa Rp157 Juta, Panjang Bangunan Diduga Jauh dari Rencana

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi

Senin, 19 Oktober 2026 - 23:33 WIB

TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi

Berita Terbaru

error: