terasmalut — Bupati Halmahera Barat, James Uang, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penanganan pascabencana banjir, serta pengembangan kawasan strategis dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Hotel Sahid Ternate, Rabu (22/4/2026).
Dalam forum tersebut, James menegaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Halmahera Barat masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menilai, keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang masih terisolasi.
“Dukungan dari Komisi V DPR RI dan kementerian terkait sangat dibutuhkan agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya usai mengikuti pertemuan.
Data yang dipaparkan menunjukkan, dari total panjang jalan kabupaten sekitar 512 kilometer, sebanyak 150,23 kilometer berada dalam kondisi rusak berat, 121,43 kilometer rusak ringan, dan hanya sekitar 240,34 kilometer yang tergolong baik.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antarwilayah.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pertemuan juga membahas penanganan pascabencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Halmahera Barat.
Bupati menekankan pentingnya langkah terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah penataan kawasan Festival Teluk Jailolo (FTJ) serta pengembangan Pelabuhan Jailolo sebagai salah satu simpul konektivitas dan penggerak ekonomi daerah.
Sementara itu, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Iren menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan. Setelah kembali ke Jakarta, pihaknya akan menggelar rapat bersama kementerian mitra kerja guna membahas langkah konkret yang dapat segera diambil.
Selain itu, Komisi V juga berencana mengundang para kepala daerah se-Maluku Utara bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait, diharapkan berbagai persoalan infrastruktur, penanganan pascabencana, serta pengembangan kawasan strategis di Halmahera Barat dapat segera ditangani secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*(Ghe/Red)
