HALMAHERA BARAT, terasmalut — Penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial sembako di Halmahera Barat memasuki fase pemeriksaan terhadap dua pucuk pimpinan daerah. Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad sama-sama dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat untuk mengurai proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program tersebut.
Keduanya menjalani pemeriksaan dalam waktu yang cukup panjang dan dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik. Wakil Bupati Djufri Muhamad lebih dahulu dimintai keterangan sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIT dengan menjawab sekitar 36 pertanyaan. Disusul Bupati James Uang yang diperiksa sejak pukul 14.30 hingga 19.00 WIT dan mengaku menjawab lebih dari 30 pertanyaan.
Fokus penyidik tidak hanya tertuju pada pelaksanaan penyaluran bantuan, tetapi juga menelusuri proses di balik lahirnya program tersebut. Mulai dari mekanisme perencanaan, pembahasan anggaran di tingkat TAPD, fungsi pengawasan kepala daerah, hingga sejauh mana pimpinan daerah mengetahui pelaksanaan program bansos yang kini menjadi objek penyidikan.
Bupati James Uang saat diwawancarai sejumlah media menjelaskan, bahwa bantuan sembako yang menjadi objek penyidikan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah bertajuk Halmahera Barat Sejahtera.
Program tersebut, kata dia, merupakan salah satu dari tujuh program prioritas yang dijalankan bersama Wakil Bupati Djufri Muhamad, dengan sasaran membantu masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
James mengungkapkan, bantuan sembako tersebut diperuntukkan bagi dua kelompok masyarakat, yakni umat Kristen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta umat Muslim pada momentum Ramadan dan menjelang IdulFitri. Adapun data calon penerima bantuan diusulkan oleh masing-masing kepala desa melalui Dinas Sosial, yang selanjutnya menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, kehadirannya memenuhi panggilan penyidik merupakan bentuk sikap kooperatif sekaligus upaya memberikan penjelasan secara utuh mengenai latar belakang penganggaran bansos dalam APBD 2023 dan 2024.
“Saya hadir, saya menjelaskan biar ini terang benderang dari sisi konstruksi permasalahan kenapa bansos ada di APBD 2023 dan 2024,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan program tersebut, James tidak menampik kemungkinan adanya kekeliruan dalam aspek prosedur maupun administrasi. Namun, ia menilai bahwa dalam penanganan perkara dugaan korupsi, aspek kerugian keuangan negara perlu menjadi perhatian utama.
Menurutnya, hingga pemeriksaan berlangsung, belum terdapat penghitungan resmi mengenai besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.
James juga menyayangkan berkembangnya informasi yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan korupsi senilai Rp6 miliar.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan opini yang berkembang di luar, sementara nilai anggaran program tidak serta-merta dapat disamakan dengan kerugian negara.
“Ini kan opini-opini liar yang coba dibangun di luar. Angka Rp6 miliar itu merupakan total anggaran program bansos yang bukan berarti seluruhnya menjadi kerugian negara. Karena itu jangan membangun opini sebelum ada hasil perhitungan resmi,”katanya.
Di sisi lain, James mengapresiasi langkah penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat yang dinilainya telah bekerja secara profesional dan independen dalam menangani perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa setiap warga negara termasuk pejabat pemerintahan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Sementara itu, Wakil Bupati Djufri Muhamad menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan apa yang diketahui. Ia menegaskan tidak ingin memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berada di luar pengetahuan maupun keterlibatannya.
Djufri menjelaskan, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil bupati, terutama dalam membantu bupati menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga mengaku memberikan penjelasan sebatas pengetahuannya mengenai proses perencanaan dan penganggaran program bantuan sosial di Dinas Sosial, termasuk pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut Djufri, apabila masih terdapat hal-hal yang perlu didalami, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali dimintai keterangan oleh penyidik.
