JAILOLO, TM — Upaya mengendalikan penjualan dan kelangkaan BBM bersubsidi terutama minyak tanah, Pemerintah Daerah dan pihak Aparat TNI – Polri Halmahera Barat, Maluku Utara, akan menindak tegas para pelaku penyelewengan.
Kelangkaan yang sering terjadi Pemda bersama TNI – Polri dan para pangkalan minyak tanah se Halbar melakukan rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Halbar James Uang, Senin (24/6/2024).
Menurut Bupati James Uang, dalam rapat tersebut menghadirkan Polres Halbar yang diwakili oleh Kasat Intel dan Dandim di Wakili Oleh Koramil dan dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan kasat intel dugaan penyelewengan BBM ada oknum kepolisian yang ikut terlibat didalam.
“Dalam rapat soal dugaan Oknum keamanan itu Keterangannya Kasat intel, Jadi Kalau ada Oknum Polisi maupun TNI diserahkan kepada institusi masing-masing untuk ditindak, dan kalau ada oknum di dinas Disperindag maka itu kewenangan Bupati sampai tingkat pencopotan,”ungkap Bupati James Uang
James menyebut, dari hasil pertemuan diambil 2 poin penting Polres Halbar tegak lurus menindak oknum – oknum pelaku yang bermain minyak tanah bersubsidi. Kemudian yang kedua, semua pangkalan telah diinstruksikan ketika minyak tanah masuk di 1 wilayah kecamatan, maka Kecamatan tidak bisa mengambilnya agar tidak terganggu kuotanya.
“Misalnya di Jailolo di kecamatan lain tidak bisa membeli di kecamatan jailolo. Dan menjaga hal itu pangkalan juga ketika pembeli harus membawa KTP agar bisa memastikan bahwa mereka benar-benar berada di wilayah setempat. Tujuannya agar masing-masing kecamatan tidak terganggu kuotanya,”ungkapnya.
James menjelaskan, rapat yang mencari akar permasalah kelangkaan minyak di Halbar sering terjadi kelangkaan minyak tanah. Polres Halbar juga berkomitmen akan menindak tegas oknum penyelewengan BBM bersubsidi.
“Padahal Halbar setiap bulan itu mendapat kuota minyak tanah sebanyak 525 ton perbulan. Hasil diskusi di dapat kesimpulan bahwa ada oknum oknum tertentu yang menjual minyak tanah yang di beli pada pangkalan tertentu lalu menjualnya ke perusahan di Weda,”ujarnya.
Ia menambahkan, selain itu sering terjadi keterlambatan distribusi, dan masalah lain ada oknum-oknum mafia tertentu dan bahkan di dalam Dinas Perindagkop juga ikut bermain dalam permasalahan ini.
“Soal oknum di Dinas Perindagkop saya akan cek ke Pa Kasat Intel Polres Halbar dan akan memberi sangsi tegas dan bisa sampai pada pencopotan jabatan,”pungkasnya.*(Red/Ghe)
