Jailolo, terasmalut.id — Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ternate menggelar sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Halmahera Barat yang berlangsung di Aula Baikole Kantor Bupati Halbar Selasa (12/09) tadi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan juga Kepala Balai BMKG Wilayah 4 Makassar Irwan Slamet dan untuk peserta dari Desa Gufasa Kecamatan Jailolo.
Irine Yusiana Roba Putri kepada wartawan menyatakan, Halbar dipilih sebagai Sekolah Lapang Gempa 2023, karena Halbar salah satu wilayah yang paling rawan bencana gempa di Maluku Utara. Faktanya pada 2015 dan 2017 mengalami gempa Swarm.
“Saya pikir itu salah satu fenomena yang dialami oleh Halbar sehingga Halbar menjadi salah satu wilayah yang rawan bencana di Indonesia,”jelasnya.
“Sudah tentunya menjadi sentral atau pusat tanggap bencana di wilayah Maluku Utara, seyogyanya kita inginkan seluruh wilayah di Maluku Utara juga mendapatkan sekolah Lapang Gempa ini,”tambahnya.
Irine menyebutkan dirinya selaku anggota DPR RI Komisi V yang memang bermitra dengan BMKG siap berikan dukungan anggaran untuk sekolah lapang gempa bumi dan Tsunami ini karena baginya Maluku Utara secara khusus literasi seperti ini sangat diperlukan.
“Kita bicara bencana kita tidak bisa bicara mengenai program yang satu hari satu malam, tetapi perencanaan kesiapan SDM untuk menghadapi itu yang harus kita rintis dari sekarang tentunya tupoksi saya adalah memberikan dukungan anggaran dan juga melakukan pengawasan bagaimana program ini berjalan dan manfaatnya diterima oleh masyarakat,”katanya.
Menurutnya, seluruh wilayah Halmahera Barat memiliki potensi yang sama yaitu gempa, salah satu desa yaitu desa Gufasa yang terdepan yang bisa mendapatkan potensi tersebut, sehingga dipilihlah Gufasa sebagai sampel.
“Perlu diketahui bersama konsep ataupun bentuk dari kegiatan Sekolah Lapang Gempa ini sebenarnya adalah Training for trainer, dalam artian bahwa para peserta yang mengikuti Sekolah Lapang Gempa ini bisa menularkan ilmunya pada masyarakat luas,”ujar Politikus PDI Perjuangan ini.
Dikatakan, begitu juga Stakeholder juga pimpinannya ke Anak buah turun, masyarakat disini tentunya masyarakat yang memiliki peran lebih seperti toko-toko masyarakat yang diundang.
“Pada prinsipnya kami dari DPR RI tentu memiliki tugas untuk perencanaan anggaran, tidak hanya gempa bumi tetapi lebih ke perubahan iklim, itu Pemerintah kita beri ruang penganggaran agar supaya bisa cepat dan tanggap untuk melihat dan menanggapi perubahan iklim dan dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat berupa bencana,”jelasnya.
Begitu juga disebutkan, dukungan anggaran untuk alat-alat teknologi yang untuk memprediksi terkait dengan perubahan iklim.
“Di PUPR juga kita berikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana, jadi hal itu menjadi fokus dari kami dalam melakukan penganggaran yang baru saja Pemerintah dan DPR sudah selesai pembahasan anggaran untuk 2024,”tandasnya.*(Ghez)
“Di PUPR juga kita berikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana, jadi hal itu menjadi fokus dari kami dalam melakukan penganggaran yang baru saja Pemerintah dan DPR sudah selesai pembahasan anggaran untuk 2024,”tandasnya.*(Ghez)
