TERASMALUT.ID — Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara, mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang lebih Rp 300 Miliar pada tahun ini.
APBN tersebut diperuntukan pelebaran pengembangan volume Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Matui, pembangunan Pasara jailolo paska kunjungan jokowi yang akan ditenderkan pada bulan depan, 35 desa Cerdas, program TEKAD 20 desa, serta pembangunan Nursery.
Bupati Halbar James Uang menjelaskan, dengan anggaran yang masuk seperti ini adalah manfaat dari Musrenbang. Itu yang namanya berkolaborasi karena forum seperti ini melahirkan sejumlah rekomendasi dokumen-dokumen, dan APBN Bappenas merujuk pada hasil – hasil ini.
“APBN yang masuk di Halbar itu mendekati Rp.300 miliar dari seluruh komponen, berbagai sektor dan Dinas, dengan anggaran yang masuk seperti ini adalah manfaat dari musrenbang,”ungkap James saat membuka Musrenbang di Kecamatan Jailolo Selatan, Jumat (17/2).
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, anggaran Rp 40 miliar untuk pembangunan pasar moderen Jailolo itu di indonesia hanya 5 salah satunya di halmahera barat.
“Kemudian pembangunan nursery oleh Kementerian Pertanian karena halbar ini adalah tempat pembibitan di Maluku Utara, dan anggarannya kurang lebih Rp 75 miliar yang akan dibangun di kecamatan Sahu,”ujarnya.
Selain APBN, kata James, anggaran dari provinsi pada tahun ini juga masuk di Halbar yaitu perbaikan jalan sidangoli menuju jailolo, jembatan Ulo yang sementara dibangun, hotmix jalan menuju Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia yang terletak di Dodinga juga pada tahun ini.
“Itulah kolaborasi, di kabupaten tidak bisa provinsi, tidak ada masalah, karena ini tanggungjawab bersama termasuk desa, itu manfaat Musrenbangnya,”tandasnya.
Orang nomor satu di pemkab halbar ini menambahkan, untuk APBD kabupaten, Sidangoli tahun ini rest area Rp 5 miliar yang akan dianggarkan, kemudian pembebasan lahan Desa Braha kurang lebih Rp 500 juta untuk relokasi 42 kk itu juga hasil dari kolaborasi sebuah perencanaan.
“Jadi kita tidak bisah bilang forum ini saling membohongi, dari hasil musrenbang itulah dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa masuk,”tandasnya.
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Eghez
