Dana PEN Ghaib Dalam Dokumen KUA-PPAS 2022, Pemda Halbar Dicurigai Lakukan Pinjaman Siluman

- Jurnalis

Senin, 8 November 2021 - 08:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi, Sumber Google

Foto Ilustrasi, Sumber Google

JAILOLO, defactonews.co — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, kembali molor. Ini menyusul, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Barat (Halbar), tidak menemukan adanya nilai pinjaman daerah sebesar Rp 208 miliar dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2022.

Dalam dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2022 yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilai pendapatan yang diajukan sebesar Rp 878 miliar, kemudian dikoreksi turun oleh Banggar menjadi Rp 826 miliar atau berkurang sebesar Rp 52 miliar.

“Jika nilai pinjaman tidak dicantumkan dalam dokumen KUA-PPAS, maka kita bisa curiga, pinjaman yang diajukan pemerintah daerah adalah pinjaman siluman, karena tidak ada dalam dokumen anggaran,”cetus Wakil Ketua DPRD Riswan Hi. Kadam, kepada sejumlah wartawan, Senin (8/11/2021).

Baca Juga :  APBD-P 2025 Resmi Disahkan, DPRD Halbar dan Pemda Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

Politisi PKB Halbar ini menilai, TAPD saat ini terkesan bingun dan ragu ragu dalam mengakomodasi pinjaman PEN sebesar Rp 208 miliar pada postur KUA-PPAS tahun 2022.

“Kan aneh, jika ada pinjaman harusnya termuat dalam dokumen, tapi kenyataanya pinjaman tidak termuat dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2022,”akunya.

Anggota DPRD dua periode ini menegaskan, ada keanehan terkait pinjaman PEN, karena penerimaan pendapatan dari pembiayaan pinjaman tidak dimasukan dalam dokumen, tapi pada item pengeluaran telah termuat belanja profisi dan administrasi pinjaman PEN dicantumkan sebesar Rp 3,5 miliar.

Baca Juga :  Kepala Desa Salu Kabupaten Halmahera Barat Diduga Selewengkan BLT-DD Senilai 169 Juta

“Untuk itu sebagai pimpinan banggar, kami merasa penting mengkonsultasikan permasalahan pinjaman PEN ini di Kementerian Keuangan, Kemendagri dan lembaga pembiayaan SMI di jakarta pekan ini,”pintanya.

“Intinya kami meminta penjelasan soal legal standing pinjaman PEN dalam hubungannya dengam fungsi budgeting pada pembahasan KUA PPAS yang sementara dipending,”pungkas Riswan.

 

 

(D01/Red)

Berita Terkait

Stafsus Bupati Halbar Sebut Hendra Karianga Keliru Memahami Pernyataan James Uang soal Loloda
Halbar Menuju Pemerintahan Digital, TTE Ditargetkan Berlaku di Seluruh OPD pada 2027
Sambut HUT KORPRI ke-55, Pemkab Halbar Gelar Turnamen Badminton Antar-OPD
Delegasi Internasional Kunjungi Halbar, Pelajari Pengembangan Ekonomi Desa Lewat Program TEKAD
Djufri Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Ajak ASN Halbar Teladani Semangat Perjuangan
Halbar Religius Terus Berlanjut, Program Keagamaan JUJUR Jilid II Tingkatkan Fasilitasi Umrah dan Haji
Dua Periode Kepemimpinan JUJUR, Halbar Religius Perkuat Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama
Pemkab Halmahera Barat Gelar Rakor Penanganan Stunting dan SDGs, Targetkan Angka Stunting Turun hingga 5 Persen
Berita ini 139 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:12 WIB

Stafsus Bupati Halbar Sebut Hendra Karianga Keliru Memahami Pernyataan James Uang soal Loloda

Kamis, 19 November 2026 - 11:44 WIB

Halbar Menuju Pemerintahan Digital, TTE Ditargetkan Berlaku di Seluruh OPD pada 2027

Selasa, 17 November 2026 - 16:19 WIB

Sambut HUT KORPRI ke-55, Pemkab Halbar Gelar Turnamen Badminton Antar-OPD

Selasa, 17 November 2026 - 13:36 WIB

Delegasi Internasional Kunjungi Halbar, Pelajari Pengembangan Ekonomi Desa Lewat Program TEKAD

Senin, 16 November 2026 - 22:32 WIB

Djufri Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Ajak ASN Halbar Teladani Semangat Perjuangan

Berita Terbaru

error: