terasmalut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna ke-3 yang digelar di kantor DPRD, Rabu (24/9/2025).
Rapat tersebut dipimpin unsur pimpinan DPRD dengan kuorum terpenuhi dan turut dihadiri Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, Sekretaris Daerah Halmahera Barat, Julius Marau, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Agenda utama rapat paripurna adalah pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar oleh Arianto Bobangu, yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Laporan tersebut memuat rekomendasi DPRD sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD.
Dalam laporannya, Ariyanto Bubangu menyampaikan bahwa DPRD telah melaksanakan tahapan rapat paripurna, penyampaian kuota keuangan serta penjelasan kepala daerah pada 22 September 2025 terkait rancangan perubahan APBD.
“Pada tanggal 23 September 2025, Badan Anggaran melakukan pembahasan internal dan menyepakati pokok-pokok induk anggaran. Finalisasi dilakukan pada hari yang sama sebelum dibawa ke rapat Paripurna pengambilan keputusan,”ungkapnya.
Ia menegaskan, pembahasan APBD-Perubahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
“Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum penetapan APBD-Perubahan harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak boleh mengubah substansi dari APBD induk,”jelas Ariyanto.
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, dalam sambutannya menekankan arti penting rapat paripurna tersebut. Menurutnya, penetapan APBD-Perubahan tidak hanya bersifat administratif tetapi merupakan langkah strategis yang mencerminkan sinergi eksekutif dan legislatif.
“Pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 adalah wujud komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,”ujar Djufri.
Ia menambahkan, perubahan APBD juga merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan ekonomi yang terus berkembang.
“Perubahan APBD yang kita tetapkan hari ini merupakan jawaban atas situasi aktual, baik di bidang pembangunan maupun pelayanan publik, agar program-program daerah tetap relevan dan bermanfaat,”tandasnya.
Djufri pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras dalam pembahasan yang dilakukan secara mendalam, hati-hati, serta berdasarkan prinsip musyawarah.
“Maka sinergi yang dibangun antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bumi Banau,”ungkapnya.
Ia kemudian menegaskan pentingnya konsistensi dalam mengawal implementasi APBD agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mari kita jadikan momentum rapat paripurna ini sebagai semangat bersama untuk menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan mengawal pembangunan Halmahera Barat menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkas Wakil Bupati Djufri Muhamad.*(Ghe/Red)
