terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), salah satu program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi dan pematangan kesiapan lokasi sebelum pembangunan fisik KNMP dimulai. Dalam agenda kerja yang berlangsung Kamis (24/9/2026), Bupati James Uang bersama jajaran KKP meninjau dua lokasi yang telah ditetapkan, yakni Desa Saria, Kecamatan Jailolo, dan Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, guna memastikan aspek kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur dasar sebagai prasyarat pelaksanaan program.
Bupati Halmahera Barat James Uang dalam kesempatan itu menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan kebijakan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk Kabupaten Halmahera Barat, pemerintah daerah mencatat tiga desa yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan KNMP pada tahun ini, yakni Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, serta Desa Toniku.
“Selaku Pemerintah Daerah, kami sangat bersyukur karena di tahun ini ada tiga desa yang bakal menjadi sasaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun depan akan kita usulkan lagi desa lain yang mempunyai potensi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujar James.
Wakil SAH PPK Wilayah IV KKP, Edi Kurniawan mengatakan saat ini, proyek pembangunan KNMP sudah memasuki tahap kontrak dengan pihak penyedia (kontraktor). Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sebelum konstruksi dimulai.
Khusus untuk Desa Sidangoli Dehe yang mengusung tipe penyangga, kata Edi, beberapa fasilitas utama akan segera dibangun. Fasilitas tersebut meliputi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es portabel, dan kios perbekalan nelayan. Selain itu, proyek ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti dinding penahan tanah, drainase, dan penataan lanskap.
Di sisi lain, Penyuluh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan KKP, Nurdianingsi Bin Ali memastikan status legalitas lahan di Sidangoli Dehe aman karena sudah melalui koordinasi dengan Balai Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi.
“Alhamdulillah lahan tidak masuk dalam kawasan konservasi, melainkan berstatus HPL (Hak Pengelolaan), artinya bisa untuk melakukan pembangunan KNMP ini. Koordinasi dengan DLH dan PUPR juga sudah klir, hari ini difinalkan di lapangan,”pungkasnya.
