terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melakukan konsultasi resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia terkait pengisian jabatan melalui sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsultasi ini bertujuan memastikan seluruh proses mutasi dan promosi jabatan berjalan sesuai regulasi, prinsip meritokrasi, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Konsultasi tersebut dilakukan dengan jajaran pejabat BKN RI, yakni Deputi Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen ASN Dr. Herman, M.Si, Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN Dr. Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM, Analis SDM Aparatur Ahli Madya Eva Fadella, S.IP., M.Si, serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Widya Nugraha, S.Hum.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, kepada media ini, Jumat (06/02) menyampaikan bahwa, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, selama ini mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemda Halbar belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan penyegaran organisasi.
“Kami berkonsultasi langsung ke BKN untuk memastikan bahwa setiap proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara normatif, profesional, dan sesuai prinsip manajemen talenta,”ujar James Uang.
Dikatakan James, bahwa konsultasi tersebut juga bertujuan memperoleh arahan teknis agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Selain itu, Pemerintah daerah, Lanjut James, tidak ingin mengambil langkah strategis tanpa dasar regulasi yang kuat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar aturan sebab ini penting agar roda pemerintahan berjalan stabil dan berintegritas,”tegasnya.
Dalam rangka menjaga objektivitas dan kerahasiaan, Bupati Dua Periode ini memastikan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara tertutup hingga waktu pelantikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat memicu spekulasi publik maupun tekanan terhadap pejabat yang dinilai.
“Proses ini harus steril dan profesional. Tidak boleh ada intervensi atau kebocoran sebelum pelantikan resmi dilakukan,”katanya.
Politisi Demokrat ini menjelaskan, bahwa dirinya akan mengambil alih langsung peran Ketua Komite Talenta ASN, dibantu empat anggota komite. Tim tersebut bertugas melakukan penilaian, wawancara, dan evaluasi terhadap pejabat yang akan dipromosikan.
“Kami bentuk tim yang solid untuk melakukan seleksi berbasis kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan berdasarkan kedekatan personal,”jelasnya.
Setiap pejabat yang mengikuti proses mutasi dan promosi diwajibkan menandatangani pakta integritas. Dokumen tersebut menjadi instrumen pengawasan kinerja yang akan dievaluasi setiap tahun oleh pemerintah daerah.
“Pakta integritas ini bukan formalitas. Jika target kinerja tidak tercapai maka pejabat yang bersangkutan harus siap dievaluasi bahkan mengundurkan diri sesuai komitmen yang ditandatangani,”tegas James.
Lebih lanjut, James menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi seluruh pejabat dalam mendukung visi, misi, serta program strategis daerah. Ia menilai bahwa reformasi birokrasi tidak hanya soal struktur, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja.
“Kami membutuhkan pejabat yang adaptif, inovatif, dan mampu menerjemahkan visi daerah ke dalam kerja nyata bagi masyarakat,”katanya.
Ia juga meminta seluruh pejabat untuk tidak merasa cemas atau khawatir terhadap kebijakan mutasi dan promosi. Menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Mutasi bukan hukuman, tetapi upaya penyegaran. Jika seseorang kurang optimal di satu unit kerja, bisa jadi lebih efektif di tempat lain,”ujarnya.
Ia berharap, melalui penerapan manajemen talenta secara konsisten, kualitas birokrasi daerah dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Prinsipnya kami ingin membangun birokrasi yang kuat, bersih, dan melayani, Semua proses ini kami lakukan demi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat,”pungkas James Uang.*(Ghe/Red).
