terasmalut — Seluruh SKPD di Kabupaten Halmahera Barat diminta bersiaga. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan memulai pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 melalui audit pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung mulai akhir Januari 2026.
Pemeriksaan tersebut diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan yang dijadwalkan mulai akhir Januari 2026.
Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, Reinhard Bunga, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (21/01), bahwa persiapan pemeriksaan tersebut telah dibahas dalam pertemuan antara sejumlah kepala daerah dengan BPK Perwakilan Maluku Utara.
“Kemarin beberapa kepala daerah, termasuk Halmahera Barat, telah melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Maluku Utara dalam rangka persiapan pemeriksaan LKPD Tahun 2025,”ujarnya.
Ia mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 19 Januari 2026 di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara tersebut, tim BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan interim akan dimulai pada 26 Januari 2026.
“Hasil pertemuan itu disampaikan bahwa tim BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan LKPD 2025 mulai tanggal 26 Januari dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan,”katanya.
Reinhard menambahkan, BPK juga menekankan agar pemerintah daerah segera menyiapkan seluruh laporan pertanggungjawaban dan dokumen pendukung sebelum tim audit turun ke lapangan.
“Pesan dari BPK, Pemda harus segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan dokumen lainnya, sehingga saat tim auditor turun, dokumen LKPD sudah siap untuk diperiksa,”jelasnya.
Menurut dia, setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, BPK akan melanjutkan pemeriksaan terinci pada Maret 2026, sekaligus menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi.
“Nanti di bulan Maret, BPK akan merinci hasil pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi atas temuan yang ada,”ujarnya.
Reinhard juga mengingatkan agar seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan aktif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Pimpinan SKPD harus aktif dan memerintahkan pejabat pengelola keuangan di masing-masing SKPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan tim auditor. Semua SKPD wajib aktif selama pemeriksaan pendahuluan oleh BPK,”tegasnya.
Ia menambahkan, pihak Inspektorat akan terus berkoordinasi dengan seluruh SKPD dan Camat guna memastikan seluruh laporan keuangan siap saat pemeriksaan berlangsung.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan semua SKPd dan Camat agar seluruh laporan keuangan benar-benar siap untuk pemeriksaan BPK,”pungkasnya.*(Ghe/Red)
