Dana PEN Ghaib Dalam Dokumen KUA-PPAS 2022, Pemda Halbar Dicurigai Lakukan Pinjaman Siluman

- Jurnalis

Senin, 8 November 2021 - 08:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi, Sumber Google

Foto Ilustrasi, Sumber Google

JAILOLO, defactonews.co — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, kembali molor. Ini menyusul, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Barat (Halbar), tidak menemukan adanya nilai pinjaman daerah sebesar Rp 208 miliar dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2022.

Dalam dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2022 yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilai pendapatan yang diajukan sebesar Rp 878 miliar, kemudian dikoreksi turun oleh Banggar menjadi Rp 826 miliar atau berkurang sebesar Rp 52 miliar.

“Jika nilai pinjaman tidak dicantumkan dalam dokumen KUA-PPAS, maka kita bisa curiga, pinjaman yang diajukan pemerintah daerah adalah pinjaman siluman, karena tidak ada dalam dokumen anggaran,”cetus Wakil Ketua DPRD Riswan Hi. Kadam, kepada sejumlah wartawan, Senin (8/11/2021).

Baca Juga :  Warga Desak Pemda Halbar Koordinasikan ke PT.ASDP Benahi Sistem Pelayanan Ferry Sidangoli-Ternate yang Amburadul

Politisi PKB Halbar ini menilai, TAPD saat ini terkesan bingun dan ragu ragu dalam mengakomodasi pinjaman PEN sebesar Rp 208 miliar pada postur KUA-PPAS tahun 2022.

“Kan aneh, jika ada pinjaman harusnya termuat dalam dokumen, tapi kenyataanya pinjaman tidak termuat dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2022,”akunya.

Anggota DPRD dua periode ini menegaskan, ada keanehan terkait pinjaman PEN, karena penerimaan pendapatan dari pembiayaan pinjaman tidak dimasukan dalam dokumen, tapi pada item pengeluaran telah termuat belanja profisi dan administrasi pinjaman PEN dicantumkan sebesar Rp 3,5 miliar.

Baca Juga :  Apresiasi Pemda dan Bank Maluku-Malut, Apdesi Halbar Akui Setiap Pencairan DD Tidak Pernah Dipersulit

“Untuk itu sebagai pimpinan banggar, kami merasa penting mengkonsultasikan permasalahan pinjaman PEN ini di Kementerian Keuangan, Kemendagri dan lembaga pembiayaan SMI di jakarta pekan ini,”pintanya.

“Intinya kami meminta penjelasan soal legal standing pinjaman PEN dalam hubungannya dengam fungsi budgeting pada pembahasan KUA PPAS yang sementara dipending,”pungkas Riswan.

 

 

(D01/Red)

Berita Terkait

Polemik RSP Rp43 Miliar, Bupati Halmahera Barat Ungkap Fakta Pencairan Anggaran
Dipanggil Kejari Halbar Soal Bansos, Bupati Bicara Kerugian Negara, Wakil Ungkap Perannya
ISEI Halbar di Bawah Kepemimpinan Ibnu Saud Kadim, Bidik Penguatan Ekonomi Lokal
Bupati Halbar Bersama BPJN Tinjau Jalan Matui–Tataleka, Akses ke Ibu Kota Provinsi Bakal Lebih Singkat
Kontrak Proyek Ruang Tunggu Pelabuhan Jailolo Berakhir, Penyedia Minta Maaf
19 Ribu Warga Halbar Belum Tersentuh MBG, Pemda Targetkan Tuntas 2027
Halbar Kejar Target Stunting 5 Persen, Meri Popala Uang Perkuat Peran Keluarga
Ratusan Aset Tanah Belum Bersertifikat, BKAD Halbar Bergerak Lewat JANG BANTAH
Berita ini 137 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:04 WIB

Polemik RSP Rp43 Miliar, Bupati Halmahera Barat Ungkap Fakta Pencairan Anggaran

Jumat, 13 November 2026 - 05:08 WIB

Dipanggil Kejari Halbar Soal Bansos, Bupati Bicara Kerugian Negara, Wakil Ungkap Perannya

Rabu, 11 November 2026 - 20:14 WIB

ISEI Halbar di Bawah Kepemimpinan Ibnu Saud Kadim, Bidik Penguatan Ekonomi Lokal

Rabu, 11 November 2026 - 18:06 WIB

Bupati Halbar Bersama BPJN Tinjau Jalan Matui–Tataleka, Akses ke Ibu Kota Provinsi Bakal Lebih Singkat

Minggu, 8 November 2026 - 09:20 WIB

Kontrak Proyek Ruang Tunggu Pelabuhan Jailolo Berakhir, Penyedia Minta Maaf

Berita Terbaru

error: