Desak Bupati Copot Sekda Halbar, Dasril Soroti Etika Birokrasi

- Jurnalis

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril

Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril

terasmalut — Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril, melayangkan kritik tajam terhadap Bupati James Uang menyusul pernyataan terbukanya yang menyalahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Julius Marau terkait wacana pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi ASN mulai 2026. Dasril menilai, pernyataan Bupati justru memperlihatkan inkonsistensi dan ketidaktegasan dalam mengelola birokrasi.

“Kalau benar Sekda bicara tanpa melalui proses pembahasan dengan TAPD dan kepala daerah, maka yang paling bertanggung jawab adalah Bupati sendiri. Jangan dilempar ke publik seolah-olah kepala daerah tak tahu-menahu soal wacana itu,” tegas Dasril kepada wartawan, Selasa (23/7/2025).

Menurut Dasril, dalam perspektif etika birokrasi, setiap pernyataan resmi dari seorang pejabat eselon II seperti Sekda tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan pengawasan atasan langsung, yaitu kepala daerah. Jika benar terjadi pelanggaran, maka semestinya Bupati mengambil sikap tegas secara internal, bukan menyampaikan keluhan ke media.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Halbar Desak DPM-PD Evaluasi Kinerja Pemdes dan BPD

“Kalau Sekda dianggap melangkahi kewenangan, maka Bupati harus ambil tindakan tegas. Jangan hanya menyayangkan di media, tapi biarkan dia tetap menjabat. Itu justru merusak wibawa birokrasi,” katanya.

Tak hanya itu, Dasril juga menyoroti kegagalan Pemkab dalam menjamin hak-hak dasar ASN dan aparatur desa. Ia menyebut, hingga Juli 2025, sudah tiga bulan tunjangan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkatnya belum dibayarkan.

Baca Juga :  Akui Ada Kejanggalan Dalam Kasus Don Joao, Kantor Kejari Halbar Didemo Jong Halmahera 1914

“Ini ironis. Siltap saja tiga bulan belum dibayar, tapi sudah bicara TTP. Padahal Siltap itu hak dasar yang wajib ditunaikan setiap bulan. Di mana prioritas dan tanggung jawab anggaran Pemkab?” tandasnya.

Atas dasar itu, Dasril yang juga merupakan ketua DPD PAN Halbar mendesak Bupati segera mengevaluasi dan mencopot Sekda jika memang yang bersangkutan dianggap melanggar etika birokrasi. Menurutnya, ketegasan itu penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme pemerintahan.

“Kalau memang Sekda sudah melangkahi kewenangan, copot saja. Tapi kalau tidak, jangan jadikan dia tameng atas kegagalan fiskal yang sekarang kita hadapi,” tutup Dasril.*(Ghe/Red).

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo
Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Berita ini 937 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:39 WIB

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: