Desak Bupati Copot Sekda Halbar, Dasril Soroti Etika Birokrasi

- Jurnalis

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril

Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril

terasmalut — Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril, melayangkan kritik tajam terhadap Bupati James Uang menyusul pernyataan terbukanya yang menyalahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Julius Marau terkait wacana pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi ASN mulai 2026. Dasril menilai, pernyataan Bupati justru memperlihatkan inkonsistensi dan ketidaktegasan dalam mengelola birokrasi.

“Kalau benar Sekda bicara tanpa melalui proses pembahasan dengan TAPD dan kepala daerah, maka yang paling bertanggung jawab adalah Bupati sendiri. Jangan dilempar ke publik seolah-olah kepala daerah tak tahu-menahu soal wacana itu,” tegas Dasril kepada wartawan, Selasa (23/7/2025).

Menurut Dasril, dalam perspektif etika birokrasi, setiap pernyataan resmi dari seorang pejabat eselon II seperti Sekda tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan pengawasan atasan langsung, yaitu kepala daerah. Jika benar terjadi pelanggaran, maka semestinya Bupati mengambil sikap tegas secara internal, bukan menyampaikan keluhan ke media.

Baca Juga :  Bupati James Perintahkan Dinkes Bentuk Tim Investigasi Akibat Meninggalnya Bayi di Puskesmas Ibu Tabaru

“Kalau Sekda dianggap melangkahi kewenangan, maka Bupati harus ambil tindakan tegas. Jangan hanya menyayangkan di media, tapi biarkan dia tetap menjabat. Itu justru merusak wibawa birokrasi,” katanya.

Tak hanya itu, Dasril juga menyoroti kegagalan Pemkab dalam menjamin hak-hak dasar ASN dan aparatur desa. Ia menyebut, hingga Juli 2025, sudah tiga bulan tunjangan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkatnya belum dibayarkan.

Baca Juga :  PMK 81 Picu Gejolak Desa, Pemkab Halbar Siapkan Langkah Resmi ke Pemerintah Pusat

“Ini ironis. Siltap saja tiga bulan belum dibayar, tapi sudah bicara TTP. Padahal Siltap itu hak dasar yang wajib ditunaikan setiap bulan. Di mana prioritas dan tanggung jawab anggaran Pemkab?” tandasnya.

Atas dasar itu, Dasril yang juga merupakan ketua DPD PAN Halbar mendesak Bupati segera mengevaluasi dan mencopot Sekda jika memang yang bersangkutan dianggap melanggar etika birokrasi. Menurutnya, ketegasan itu penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme pemerintahan.

“Kalau memang Sekda sudah melangkahi kewenangan, copot saja. Tapi kalau tidak, jangan jadikan dia tameng atas kegagalan fiskal yang sekarang kita hadapi,” tutup Dasril.*(Ghe/Red).

Berita Terkait

Kanwil Ditjenpas Malut Tekankan Disiplin, Lapas Jailolo Perkuat Pelaksanaan Tugas
Dodinga hingga Bobane Igo Menanti Kapal Perintis, Konektivitas Masih “Baku Tunggu”
KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan
Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan
Chuzaemah Djauhar Pimpin PBSI Halbar, Pembinaan Atlet Jadi Fokus Utama
Pemkab Halbar Perkuat Konektivitas Loloda Tengah melalui Usulan Deviasi KM Sabuk Nusantara 35
Muskab III PMI Halbar Tetapkan Chuzaemah Djauhar sebagai Ketua 2026–2031
Anggota Deprov Meri Popala Serap Aspirasi Petani Ibu Selatan, Infrastruktur Pertanian Jadi Perhatian
Berita ini 979 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 10:53 WIB

Kanwil Ditjenpas Malut Tekankan Disiplin, Lapas Jailolo Perkuat Pelaksanaan Tugas

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:34 WIB

Dodinga hingga Bobane Igo Menanti Kapal Perintis, Konektivitas Masih “Baku Tunggu”

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:25 WIB

KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:33 WIB

Chuzaemah Djauhar Pimpin PBSI Halbar, Pembinaan Atlet Jadi Fokus Utama

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Pemkab Halbar Perkuat Konektivitas Loloda Tengah melalui Usulan Deviasi KM Sabuk Nusantara 35

Berita Terbaru

error: