JAILOLO,defactonews.co — Dana Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang tertunggak pada tahun 2020 bulan November dan Desember dalam waktu dekat bakal dibayar. Hal itu disampaikan Direktur RSUD saat dikonfirmasi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama DPRD Komisi II di kantor DPRD Halbar.
“Dalam rapat tadi kita sudah menyampaikan ke Komisi II, bahwa Insentif Nakes yang belum terbayar sebanyak 2 bulan pada tahun 2020 sebesar Rp. 300.000.000 lebih, dan kebetulan juga tadi turut dihadiri oleh pihak pemda yakni Kadis Keuangan, sehingga dalam waktu dekat Insha Allah sudah akan ditindaklanjuti untuk pembayaran Insentif Nakes baik yang di rumah sakit maupun di Dinas Kesehatan,”ungkap Direktur RSUD Jailolo Dr Novi Mariana Drakel ketika dikonfirmasi usai mengikut RDP bersama DRPD, serta Kadis Keuangan dan Kadis Kesehatan. Rabu (15/09).
Selain itu, Dikatakan Novi, Pihaknya juga sudah mengusulkan kenaikan Insentif Nakes namun dari hasil pengusulan tersebut ditanggapi oleh Komisi II harus melalui Rapat Badan anggaran (Banggar). “Jadi, terkait penambahan insentif nakes masih dalam tahapan pengusulan selanjutnya nanti ditindaklanjuti melalui rapat banggar dulu baru bisa diketahui hasilnya seperti apa dan berapa persen dalam penambahan insentif tersebut,”akunya.
Tak hanya itu, Dokter Spesialis THT itu juga mengaku, bahwa RSUD Jailolo saat ini mengalami kekurangan dokter spesialis sehingga melalui RDP tadi Novi mengusulkan agar adanya penambahan yang kemudian disupport melalui penganggaran oleh pemerintah daerah.
“Saat ini RSUD mengalami kekurangan dokter spesialis, sperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter penyakit jantung serta dokter penyakit anak, oleh sebabnya dalam kesempatan tadi kita coba usulkan agar ada penambahan ketiga dokter spesialis ini yang kemudian didukung dengan penganggaran oleh pemda halbar,”tandas Novi.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Halbar Nikodemus Ratulangi saat disambangi awak media menyampaikan Terima kasih kepada Dinas Keuangan karena sudah merancang untuk pembayaran Insentif tenaga kesehatan penanganan pasien covid yang tertunggak hingga sejauh ini.
“Dari hasil rapat kerja bersama mitra kerja Komisi II yakni Dinas Keuangan, Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Jailolo tadi, kami berterima kasih kepada Dinas Keuangan karena sudah merancang untuk pembayaran Insentif baik itu PNS maupun PTT,”tuturnya.
Menurutnya, Sebagai anggota komisi II yang membidangi Keuangan meminta kepada pemerintah daerah agar benar-benar melihat hal semacam ini, sehingga dalam pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas tidak berdampak kepada masyarakat. “Jika hal semacam ini selalu diperhatikan oleh pemda secara efektif dan efisien, maka tentunya dalam pelayanan tidak berimbas pada pasien yang ketika datang berobat,”cetusnya.
Anggota DPRD Halbar Fraksi Gerindra itu juga juga meminta kepada dinas kesehatan dan pihak RSUD agar membuat suatu program yang diselaraskan dengan slogan DIAHI sehingga ada perbedaan diantara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini sehingga memberikan dampak yang istimewah terhadap masyarakat halbar pada umumnya.
“Tentu kami juga memahami tingkat kelemahan keuangan halbar dari 2020 hingga 2021, untuk itu kedepan komisi II sangat mengharapkan ada suatu terobosan-terobosan dari dinas kesehatan dan RSUD yang kemudian didorong oleh Dinas Keuangan untuk bisa mendesain cara pelayanan kesehatan di halbar yang memberikan dampak yang istimewah terhadap masyarakat halbar,”tukasnya.
Dikatakan Niko, Usulan penambahan ketiga dokter spesialis yang disampaikan oleh dirut, Komisi II secara kolektif sangat mendukung sepenuhnya, bahkan dirinya meyakini pemda halbar juga mampu mendatangkan ketiga dokter yang diusulkan oleh pihak RSUD tersebut.
“Halbar sudah seharusnya memiliki tingkat kemampuan dokter, dan komisi II secara kolektif sangat mendukung bahkan diyakini bahwa pemda juga sanggup mendatangkan ketiga dokter yang dibutuhkan ini, ketika ada pasien yang menderita seperti penyakit dalam tidak lagi dirujuk ke keluar dari halbar,”harapnya
“Tetapi jika dengan mendatangkan ketiga dokter spesialis ini harus membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi saya mengharapkan pemerintah yang memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang berpendidikan dokter harus dikembalikan ke halbar,”pungkas Nikodemus.
Sekedar diketahui, Turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (DRP) di Kantor DPRD Halbar yakni, Ketua Komisi II Nikodemus Ratulangi, Sofyan Kasim, Vonny Swatalbessy, Henny Selfitalolang, Riswan Hi Kadam, Direktur RSUD Dr Novi Mariana Drakel, Kadis Keuangan Chuzaemah Djauhari, Kadis Kesehatan Novelheins Sakalaty.
(D01/Red)
