terasmalut – Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkualitas dan Berkeadilan” ini berlangsung di Aula Bidadari, Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, pada Kamis, 15 Mei 2025.
Musrenbang ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Halmahera Barat, Ketua Badan Jaringan Nasional (BJN) Maluku Utara, Kepala Balai Penataan Bangunan dan Kawasan Maluku Utara, anggota DPRD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sultan Jailolo, perangkat daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan berbasis data.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sangat kompleks, mulai dari perubahan iklim, dinamika ekonomi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan harus dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, perencanaan yang matang dan berbasis data sangat penting dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP3D) Halmahera Barat, Faris Hi Abdulbar, menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan Musrenbang RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Faris juga menyoroti pentingnya tema Musrenbang tahun ini, yang menekankan pada dua aspek utama, yakni kesejahteraan yang berkualitas dan berkeadilan. Menurutnya, kesejahteraan yang berkualitas tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara menyeluruh.
“Kesejahteraan yang berkualitas berarti meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan kesehatan,”jelasnya.
Ia menambahkan bahwa konsep kesejahteraan yang berkeadilan mengharuskan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Pembangunan harus memberikan akses yang merata terhadap pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi, sehingga setiap warga dapat merasakan dampaknya secara adil,”pungkas Faris.*(Ghe/Red)
