terasmalut — Upaya membuka akses pelayaran yang lebih aman bagi masyarakat Loloda Tengah mulai dilakukan melalui kajian teknis di lapangan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Melalui Dinas Perhubungan bersama UPP Kelas III Jailolo dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon untuk meninjau kondisi perairan di Desa Barataku, termasuk alur pelayaran dan kolam labuh kapal perintis, Sabtu (19/9/2026).
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Loloda Tengah yang sebelumnya disampaikan melalui aksi penghentian sementara kapal. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang aman, layak, dan dapat menunjang mobilitas warga secara berkelanjutan.
Sebelum melakukan peninjauan terhadap alur pelayaran dan kolam labuh, tim gabungan terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Camat Loloda Tengah, sejumlah kepala desa, serta perwakilan masyarakat. Pertemuan tersebut membahas kondisi akses transportasi laut, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta tahapan teknis dan regulasi yang perlu dipenuhi untuk mendukung rencana pengoperasian kapal perintis di wilayah Barataku.
Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Barat, Fabianus Atajalim, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran Disnav Ambon merupakan sebuah lompatan besar dalam menyelesaikan masalah transportasi di Loloda Tengah. Kunjungan ini merupakan implementasi rekomendasi dari hasil audiensi bersama Kementerian terkait.
“Kemarin saya langsung ke Ambon dan syukurnya mereka (Disnav) juga punya nurani yang sama dengan kita dalam membantu masyarakat. Jadi hari ini mereka langsung datang ke sini,” ujar Fabianus.
Meski demikian, Fabianus mengingatkan warga bahwa proses agar kapal ini bisa resmi bersandar di Barataku membutuhkan waktu dan tahapan regulasi yang ketat. “Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, menjelaskan bahwa pengoperasian kapal milik pemerintah memiliki persyaratan keselamatan dan aspek regulasi yang harus dipenuhi secara ketat. Sebelum suatu rute dibuka, kelayakan alur, keselamatan kapal, penumpang, awak, serta barang harus terlebih dahulu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk memasukkan kapal pelat merah itu tidak semudah memasukkan kapal swasta. Kalau kapal swasta itu suka-suka owner atau pemilik kapal. Dia mau masukkan kemudian ada kecelakaan, ya dia tanggung jawab. Kalau kapal pelat merah, semua bertanggung jawab,” tegas Rosihan.
Rosihan menambahkan, Desa Barataku hingga kini belum ditetapkan secara resmi sebagai kawasan pelabuhan dalam kebijakan nasional. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pelabuhan laut. Sejalan dengan proses tersebut, kajian teknis terhadap kondisi perairan mulai dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk tahapan berikutnya.
Rosihan menjelaskan, penetapan suatu wilayah sebagai pelabuhan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk batas lingkungan kerja perairan dan daratan. Karena Barataku belum memiliki penetapan tersebut, peninjauan yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap kajian awal dan belum masuk dalam proses perencanaan pembangunan pelabuhan.
“Pelabuhan punya wilayahnya, kalau kami punya istilah itu daerah lingkungan kerja perairan maupun daratan. Itu ada hukumnya, nah Barataku sendiri belum turun hukumnya, jadi kami ini datang tinjau, ini belum masuk perencanaan. Nanti kalau hukumnya sudah turun dan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, baru masuk ke tahapan perencanaan, setelah itu baru dilaksanakan pembangunan,” tambahnya.
Untuk mendukung tahapan tersebut, Dinas Perhubungan Halbar dan UPP Kelas III Jailolo melibatkan tim teknis dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon. Kajian difokuskan pada kondisi hidrografi dan meteorologi perairan, termasuk karakteristik alur, angin, serta gelombang. Hasil peninjauan akan menjadi salah satu bahan teknis bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan persinggahan atau uji coba kapal perintis, sembari menunggu proses penetapan status pelabuhan.
Rosihan berharap seluruh pihak turut menjaga kesinambungan proses tersebut agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan ini menjadi catatan. Mari kita saling mendukung, jangan bosan-bosan mengingatkan, baik masyarakat, kades, camat, DPRD, Bupati, dan DPR RI, serta DPD, sehingga tahapan ini berkesinambungan, jangan jalan di tempat. Jadi jangan bosan-bosan menyuarakan, mudah-mudahan seluruh aspeknya terpenuhi, yakin dan percaya kapal pasti masuk,”tandasnya.
Perwakilan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon, Heintje, mengatakan peninjauan lapangan difokuskan pada aspek keselamatan pelayaran, khususnya kondisi perairan yang akan dilalui kapal. Tim melakukan pengamatan terhadap karakteristik alur, arah angin, serta kondisi gelombang untuk memastikan aspek keselamatan sebelum kapal dapat melayani rute menuju Barataku.
“Kita ditugaskan itu untuk tinjau dari keselamatan pelayaran dari sisi lautnya. Alurnya, anginnya, gelombangnya, itu harus dikaji, karena kapal yang datang itu harus aman dan selamat dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jadi tidak ada yang bilang tidak selamat, karena kita ini regulator untuk keselamatan kapal itu,” tegas Heintje.
Menurut Heintje, kondisi perairan saat peninjauan berlangsung cukup mendukung sehingga tim dapat melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan. Kondisi tersebut dinilai membantu proses pengamatan terhadap karakteristik perairan yang menjadi bagian dari kajian teknis.
“Mungkin Tuhan sudah kabulkan doa bapak/ibu, karena kemarin ombak, hari ini kondisi laut mendukung untuk kita turun tinjau. Jadi saya yakin ada yang baik di sini,” ucapnya di hadapan masyarakat.
Pada kesempatan itu juga, Apresiasi sekaligus harapan besar disampaikan oleh Camat Loloda Tengah, Suparto Lansip dan Ketua Apdesi setempat. Suparto mengungkapkan, selama ini masyarakat Loloda Tengah terisolasi akibat buruknya akses infrastruktur. Jalur darat yang ada rusak parah dan rawan kecelakaan, sementara jalur laut dipenuhi risiko bertaruh nyawa akibat cuaca ekstrem.
“Ini sudah bulan September, ke depan masuk Oktober hingga Desember cuaca akan memburuk. Kalau gelombang tinggi, kami terjebak tidak bisa ke mana-mana. Kami berharap kedatangan bapak-bapak hari ini membawa solusi nyata,”harap Suparto.
Tak kalah memilukan, Ketua Apdesi Loloda Tengah membeberkan fakta mengenai kondisi wilayahnya. Bahkan, pada Desember 2025 lalu, sebuah longboat berpenumpang warga setempat terbalik akibat hantaman ombak besar saat hendak memenuhi kebutuhan mereka.
“Kalau kami data, warga Loloda dan Loloda Tengah yang meninggal di laut karena cuaca buruk itu sudah sekitar 50 orang. Kami sangat butuh pelayanan transportasi laut yang aman seperti kapal perintis untuk mengeluarkan kami dari lingkaran kesulitan ini,” ungkapnya.
Suasana haru dan penegasan juga disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat, Jefry Tehene dan Herdiana Kamariba. Jefry mengaku, aksi pemalangan kapal yang dilakukan warga sebelumnya sekaligus memicu perhatian pemerintah atas penderitaan yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Selama 50 tahun saya hidup di Loloda Tengah, saya merasa kami belum merdeka. Lewat laut susah, lewat darat juga susah. Mungkin bapak-bapak pernah dengar pasien mati karena tunggu banjir surut, itu kami di Loloda Tengah. Kami mohon, layani kami seperti masyarakat di wilayah lain,” tutur Jefry.
Sementara itu, Herdiana Kamariba menyampaikan terima kasih atas respons cepat tim gabungan. Warga berharap, komunikasi dan komitmen yang telah dibangun hari ini dikawal ketat hingga kapal perintis benar-benar membuang sauh dan melayani masyarakat di pelabuhan Barataku.
“Ini menjadi bagian tanggapan terhadap suara rakyat. Kami mengapresiasi atas langkah awal yang bapak-bapak sudah buat, sekiranya bapak sudah ketahui apa yang jadi kerinduan dari kami, namun harapan kami setiap tahapan yang dilewati, mulai dari sekarang sampai nanti, bagi warga masyarakat, yang kami inginkan dan harapkan bisa tercapai,”pintanya.*(Ghe/Red).
