PPTK Proyek Pengadaan Obat di Dinkes Halbar Diperiksa Kepolisian

- Jurnalis

Jumat, 7 Januari 2022 - 06:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Iptu Ambo Wellang SE | Kasatreskrim Polres Halbar

Iptu Ambo Wellang SE | Kasatreskrim Polres Halbar

JAILOLO, Polisi resor Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali melakukan pemeriksaan terhadap PPTK Dinas Kesehatan Suseno, terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang tender proyek Pengadaan Obat tahun anggaran 2021.

Kasatreskrim Polres Halbar Ambo Wellang membenarkan, Suseno sudah memenuhi panggilan sejak pukul 10.00 WIT sampai 15.00 WIT selaku PPTK untuk diperiksa terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang tender proyek pengadaan obat senilai Rp2,2 Miliar yang melekat di Dinas Kesehatan.

“PPTK Dinkes Halbar sudah diperiksa pada selasa 04 Januari 2022 kemarin, dan rencananya Bendahara Dinas Kesehatan juga akan diperiksa,”ungkap Ambo Wellang saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (06/01/22).

Baca Juga :  Danrem 152/Babullah Ternate Pimpin Sertijab Danyonif 732 Banau

Dikatakan Ambo, Suseno dicecar 17 pertanyaan pada kasus dugaan Penyalahgunaan tender proyek pengadaan obat tersebut.

“Sekitar pukul 15.00 WIT, pemeriksaan kita selesai, dan sebanyak 17 pertanyaan yang kita ajukan ke PPTK Dinkes,”kata Ambo.

Meski begitu, Ambo mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan sebab masih ada tahap selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan.

“Yang jelas kita sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap PPTK dinas Kesehatan,”ucap Mantan Kapolsek Payahe itu.

Selain itu, Ambo juga mengaku bakal melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Dinas Kesehatan, sebab menurutnya keterangan dari saksi yang sudah diperiksa Dinas belum melakukan pencairan namun sebagian obat sudah dilakukan pengadaan oleh pihak ketiga.

Baca Juga :  Insentif Imam-Pendeta Triwulan Terakhir Disalurkan, Tahun 2025 Pemda Halbar Naikkan Kuota Umroh dan Wisata Rohani

“Menurut keterangan mereka itu Dinas belum pernah melakukan pencairan, olehnya itu dari hasil keterangan tersebut tentu akan mengarah ke bendahara sehingga nanti akan kita panggil bendahara dan Staf di Dinas Keuangan untuk diperiksa,”ujarnya.

Disentil terkait waktu pemeriksaan bendahara dinas kesehatan dan salah satu staf di dinas keuangan, Ambo mengaku baru akan ditindaklanjuti setelah terpenuhinya P19 kasus korupsi dana hibah KNPI.

“Jadi kita fokus satu dulu, sebab jangan sampai kita berpencar atau terbengkalai dalam penanganan kasus. Agar supaya terarah kita tunggu setelah P19 kasus KNPI terpenuhi,”jelas Kasat reskrim polres halbar.

 

Penulis : Tim
Editor : Eghez

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Tim Kesebelasan Bos Muda Salurkan Bantuan sebagai Wujud Keprihatinan atas Bencana Halmahera Barat
RITD Desa Tuada Dorong Hilirisasi Udang Vaname Lewat Produk Olahan
Berita ini 140 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Rabu, 14 Januari 2026 - 14:00 WIB

Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 - 12:19 WIB

DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: