PPTK Proyek Pengadaan Obat di Dinkes Halbar Diperiksa Kepolisian

- Jurnalis

Jumat, 7 Januari 2022 - 06:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Iptu Ambo Wellang SE | Kasatreskrim Polres Halbar

Iptu Ambo Wellang SE | Kasatreskrim Polres Halbar

JAILOLO, Polisi resor Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali melakukan pemeriksaan terhadap PPTK Dinas Kesehatan Suseno, terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang tender proyek Pengadaan Obat tahun anggaran 2021.

Kasatreskrim Polres Halbar Ambo Wellang membenarkan, Suseno sudah memenuhi panggilan sejak pukul 10.00 WIT sampai 15.00 WIT selaku PPTK untuk diperiksa terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang tender proyek pengadaan obat senilai Rp2,2 Miliar yang melekat di Dinas Kesehatan.

“PPTK Dinkes Halbar sudah diperiksa pada selasa 04 Januari 2022 kemarin, dan rencananya Bendahara Dinas Kesehatan juga akan diperiksa,”ungkap Ambo Wellang saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (06/01/22).

Baca Juga :  Dua Ruas Jalan Nasional Jadi Fokus Bupati Halbar, BPJN Malut Pastikan Prioritas

Dikatakan Ambo, Suseno dicecar 17 pertanyaan pada kasus dugaan Penyalahgunaan tender proyek pengadaan obat tersebut.

“Sekitar pukul 15.00 WIT, pemeriksaan kita selesai, dan sebanyak 17 pertanyaan yang kita ajukan ke PPTK Dinkes,”kata Ambo.

Meski begitu, Ambo mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan sebab masih ada tahap selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan.

“Yang jelas kita sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap PPTK dinas Kesehatan,”ucap Mantan Kapolsek Payahe itu.

Selain itu, Ambo juga mengaku bakal melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Dinas Kesehatan, sebab menurutnya keterangan dari saksi yang sudah diperiksa Dinas belum melakukan pencairan namun sebagian obat sudah dilakukan pengadaan oleh pihak ketiga.

Baca Juga :  72 Jemaah Haji Siap Diberangkatkan, Begini Pesan Kepala Kemenag Halbar

“Menurut keterangan mereka itu Dinas belum pernah melakukan pencairan, olehnya itu dari hasil keterangan tersebut tentu akan mengarah ke bendahara sehingga nanti akan kita panggil bendahara dan Staf di Dinas Keuangan untuk diperiksa,”ujarnya.

Disentil terkait waktu pemeriksaan bendahara dinas kesehatan dan salah satu staf di dinas keuangan, Ambo mengaku baru akan ditindaklanjuti setelah terpenuhinya P19 kasus korupsi dana hibah KNPI.

“Jadi kita fokus satu dulu, sebab jangan sampai kita berpencar atau terbengkalai dalam penanganan kasus. Agar supaya terarah kita tunggu setelah P19 kasus KNPI terpenuhi,”jelas Kasat reskrim polres halbar.

 

Penulis : Tim
Editor : Eghez

Berita Terkait

Kontrak Proyek Ruang Tunggu Pelabuhan Jailolo Berakhir, Penyedia Minta Maaf
19 Ribu Warga Halbar Belum Tersentuh MBG, Pemda Targetkan Tuntas 2027
Halbar Kejar Target Stunting 5 Persen, Meri Popala Uang Perkuat Peran Keluarga
Ratusan Aset Tanah Belum Bersertifikat, BKAD Halbar Bergerak Lewat JANG BANTAH
Nahkoda Baru Puskesmas Sidangoli, Syahbudin Bawa Komitmen Pelayanan
Tiga Pimpinan Wilayah Gereja Prihatin atas Pernyataan Frangki Luang soal Insentif
Kasus Dugaan Pencurian dan Perusakan Pohon di Halbar, Polda Malut Tetapkan DP sebagai Tersangka
Pendidikan Halbar Makin Digital, 747 Unit Smart TV Siap Dimanfaatkan
Berita ini 149 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 09:20 WIB

Kontrak Proyek Ruang Tunggu Pelabuhan Jailolo Berakhir, Penyedia Minta Maaf

Jumat, 6 November 2026 - 13:33 WIB

19 Ribu Warga Halbar Belum Tersentuh MBG, Pemda Targetkan Tuntas 2027

Kamis, 5 November 2026 - 22:10 WIB

Halbar Kejar Target Stunting 5 Persen, Meri Popala Uang Perkuat Peran Keluarga

Rabu, 4 November 2026 - 13:41 WIB

Ratusan Aset Tanah Belum Bersertifikat, BKAD Halbar Bergerak Lewat JANG BANTAH

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:06 WIB

Nahkoda Baru Puskesmas Sidangoli, Syahbudin Bawa Komitmen Pelayanan

Berita Terbaru

error: