terasmalut – Upaya Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) untuk mengungkap persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memasuki babak baru.
Dalam kunjungan perdana ke PT Pertamina Ternate dan PT Pertamina Patra Niaga Ternate, Pansus mengaku belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan terkait peran kedua perusahaan tersebut dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Dalam kunjungan ini, turut hadir Wakil Ketua Pansus Joko Ahadi serta anggota lainnya, termasuk Yoram Uang, Riswan H. Kadam, Dasril H. Usman, Edi Jauw, Rinto Djalali, Mujain Bessy, Muhaimin Patty, dan Rian Wangean, Diandra Pitta, Selain itu, Wakil Ketua I DPRD Halbar, Rustam Fabanyo, yang merupakan pembina Pansus, juga hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini.
Langkah ini merupakan bagian dari investigasi menyeluruh untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi di Halbar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan. Namun, hasil pertemuan awal tersebut dianggap masih jauh dari harapan.
Ketua Pansus, Kristovel Sakalaty, yang memimpin rombongan dalam kunjungan tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan terus menekan kedua perusahaan untuk membuka data distribusi BBM bersubsidi secara transparan.
“Kami ingin memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya sekadar angka di atas kertas,”ujar Kristovel.
Kristovel menyatakan akan kembali mengundang PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga untuk menggelar rapat kerja dalam waktu dekat. Rapat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kewenangan kedua perusahaan dalam penyaluran BBM bersubsidi, termasuk peran mereka dalam menunjuk agen dan pangkalan penyalur BBM di wilayah Halbar.
Selain itu, Kristovel mengaku berencana mengirimkan surat resmi untuk meminta dokumen-dokumen penting terkait rantai distribusi BBM bersubsidi, mulai dari penunjukan agen hingga penyaluran ke pangkalan yang melayani masyarakat.
Langkah ini dianggap penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
“Kami perlu melihat data distribusi ini secara menyeluruh, mulai dari awal tahun 2024 hingga sekarang. Hanya dengan data yang akurat kami bisa menilai apakah distribusi BBM bersubsidi di Halbar sesuai dengan ketentuan atau ada penyimpangan,”lanjut Kristovel.
Menurutnya, dokumen ini akan menjadi dasar untuk menilai apakah BBM bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran justru mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini penting untuk mencegah kelangkaan BBM, harga jual yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), serta distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Kami juga merencanakan investigasi menyeluruh di 173 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan utama dari investigasi ini adalah memastikan apakah total 525 ton BBM bersubsidi benar-benar tersalurkan dengan baik kepada masyarakat atau ada indikasi penyelewengan di lapangan,”ucapnya.
Ketua Bapemperda ini menegaskan akan menggali informasi dari berbagai pihak, termasuk agen penyalur dan pangkalan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai alur distribusi BBM bersubsidi ini. Dengan pendekatan ini, Pansus berharap dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin menjadi aktor utama dalam kasus kelangkaan BBM bersubsidi dan penjualan dengan harga di atas HET.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk merekomendasikan langkah hukum demi melindungi kepentingan masyarakat,”tegas Kristovel.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan keadilan dalam akses BBM bersubsidi dan memastikan bahwa hak mereka tidak dirampas oleh oknum yang mencari keuntungan semata.
Kristovel juga mengaku, Pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas, termasuk jika perlu melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyelewengan.
“Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Ini bukan sekadar tugas politik, tapi tanggung jawab moral untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Halbar,” tutup Kristovel Sakalaty, Ketua Pansus DPRD Halbar.*(Ghe/Red)
