Hadiri IGF Kyoto 2023, Ini yang Diharapkan Wamenkominfo RI

- Jurnalis

Senin, 9 Oktober 2023 - 17:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Istimewa (Dok/Humas Wamenkominfo RI)

Foto Istimewa (Dok/Humas Wamenkominfo RI)

 

 

terasmalut.id, Kyoto — Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) secara signifikan memberi dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain AI juga memiliki potensi risiko yang harus ditangani dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia.

“Dalam menyikapi perkembangan AI, perlu ada kebijakan yang mendukung, semisal moderasi konten, keberimbangan dan non-diskriminasi, serta upaya penguatan literasi digital. Kita harus akui bahwa AI membawa berbagai risiko seperti pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang butuh ditangani secara hati-hati,” jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam sesi Global AI Governance and Generative AI – Contribution to Hiroshima AI Process, Internet Governance Forum (IGF) 2023 di Kyoto, Jepang, Senin (09/10/2023).

Lebih lanjut Wamenkominfo menegaskan, Indonesia paham akan pentingnya penanganan dan mitigasi risiko AI, baik dari sisi kebijakan maupun level praktis. Untuk itu Indonesia telah memulai pengembangan ekosistem pemerintahan berbasis AI sejak 2020 lewat beberapa kebijakan yang bersifat nasional.

Baca Juga :  Koramil 1501-04/Sahu Monitoring Vaksinasi Massal di Desa Ngaon

“Di antaranya Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Republik Indonesia 2020-2045, Klasifikasi Standar Pengembangan Lini Bisnis Pemrograman Berbasis AI, serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah mengakomodir pemrosesan data yang kompleks,” tuturnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Jepang yang mengangkat urgensi pembahasan isu AI ini.

“Komitmen terhadap penanganan AI juga kami wujudkan dalam bentuk dukungan atas G20 AI Principle saat Presidensi Jepang dalam KTT G20 empat tahun lalu. Kami juga mengapresiasi upaya Jepang dalam G7 Hiroshima Summit lalu untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar anggota G7,” imbuh Nezar.

Turut berbicara di panel diskusi itu, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menekankan keberimbangan antara pengembangan AI dan regulasi yang mengaturnya.

Baca Juga :  Terkait Bantuan Masjid dan Gereja, Praktisi Hukum Desak APH Panggil Kepala Dinsos-PPPA Halbar

“Dalam konteks AI, harus ada keberimbangan antara melakukan promosi dan menegakkan regulasi. Hanya dengan demikian AI dapat memberikan manfaat yang luas, juga mengurangi risiko negatifnya,” jelas PM Jepang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Vinton G Cerf, yang lebih dikenal sebagai Bapak Internet Dunia. Ia menyampaikan kepeduliannya tentang AI berdasarkan pengalamannya sebagai dedengkot programmer.

“Semakin kita tergantung kepada teknologi, maka akan semakin datang pula risiko-risikonya kepada kita,” tegasnya.

AI, menurutnya, tidak hanya soal bagaimana sistem tersebut akan dikelola, tapi juga sumber materi yang digunakan AI.

“Kita juga harus memastikan darimana sumber materi yang digunakan AI sebagai sebuah machine learning. Kita baru dapat mempertimbangkan kualitas AI apabila kita tahu sumber materi yang diolahnya,”ketusnya

Teknologi AI juga dapat menghasilkan hal yang tak benar. Jika teknologi memiliki probabilitas untuk benar, maka dia juga memiliki probabilitas untuk menjadi salah,” ujar Vinton.*[red]

Berita Terkait

Hardiknas 2026, Halmahera Barat Teguhkan Komitmen Pendidikan Berkualitas
PGRI Halbar Beberkan Proses Pemindahan Gedung UKS, Anggaran Rp225 Juta
Menuju Tanah Suci, Bupati James Uang Lepas 19 JCH Halbar Secara Resmi
Hikayat : Penolakan Investasi Harus Berbasis Kajian, Halbar Butuh Gagasan Bukan Retorika Kosong
Masri Hamja : Frangky Luang perlu dikasihani
Marianto Mayau Dinilai Sesat dan keliru Memahami Substansi Penjelasan Bupati Halbar
Bupati Halbar “Blak-blakan” di DPR RI: Infrastruktur Jadi Penghambat Utama
Kadisdik Halbar : Jangan Salah Kaprah, TKA Bukan Program Wajib
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:53 WIB

Hardiknas 2026, Halmahera Barat Teguhkan Komitmen Pendidikan Berkualitas

Selasa, 28 April 2026 - 16:53 WIB

PGRI Halbar Beberkan Proses Pemindahan Gedung UKS, Anggaran Rp225 Juta

Selasa, 28 April 2026 - 09:13 WIB

Menuju Tanah Suci, Bupati James Uang Lepas 19 JCH Halbar Secara Resmi

Sabtu, 25 April 2026 - 21:19 WIB

Hikayat : Penolakan Investasi Harus Berbasis Kajian, Halbar Butuh Gagasan Bukan Retorika Kosong

Jumat, 24 April 2026 - 08:52 WIB

Marianto Mayau Dinilai Sesat dan keliru Memahami Substansi Penjelasan Bupati Halbar

Berita Terbaru

PGRI Halmahera Barat (Dok/Ist)

Halmahera Barat

PGRI Halbar Beberkan Proses Pemindahan Gedung UKS, Anggaran Rp225 Juta

Selasa, 28 Apr 2026 - 16:53 WIB

Bupati Halmahera Barat, James Uang, melepas 19 JCH (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Menuju Tanah Suci, Bupati James Uang Lepas 19 JCH Halbar Secara Resmi

Selasa, 28 Apr 2026 - 09:13 WIB

error: