terasmalut – Ketua DPRD Halmahera Barat, Ibnu Saud Kadim, menanggapi kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan dana transfer ke daerah. Ia menilai, pengurangan sebesar Rp203,9 miliar pada tahun 2026 menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah, mengingat kapasitas fiskal Halbar sejak awal sudah terbatas.
Menurut Ibnu Saud, pemangkasan tersebut tidak hanya dialami Halmahera Barat, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dipicu kondisi fiskal negara yang kurang sehat akibat besarnya kebutuhan anggaran untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pada tahun 2025, dana transfer mencapai lebih dari Rp900 triliun, namun pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp600 triliun. Seluruh daerah di Maluku Utara terkena dampaknya, termasuk Halmahera Barat yang berkurang Rp203,9 miliar,” ujarnya, Kamis (02/10).
Ia menjelaskan, sejumlah program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Danantara membutuhkan alokasi anggaran besar, sehingga pemerintah pusat melakukan efisiensi dengan memangkas transfer ke daerah.
Dalam kondisi ini, Ibnu Saud menyatakan sepakat dengan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“SKPD harus berkreasi, mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menutup sebagian kekurangan, meskipun tidak sepenuhnya, agar beban keuangan daerah dapat lebih ringan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran tersebut. Ia menyebut hampir semua daerah di Maluku Utara mengalami hal serupa.
“Untuk Halbar berkurang sekitar Rp203,9 miliar, Kota Ternate lebih dari Rp180 miliar, Halmahera Utara lebih dari Rp200 miliar, Halmahera Tengah sekitar Rp400 miliar, sedangkan di tingkat provinsi mencapai Rp900 miliar,” jelasnya.
Yoram menilai, jika daerah hanya mengandalkan transfer pusat, maka struktur APBD akan terserap signifikan untuk belanja pegawai. “Dampaknya tentu berpengaruh terhadap pencapaian visi-misi bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperjuangkan anggaran pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Mandatori. “Tanpa langkah kreatif, program pembangunan bisa terhambat,” tambahnya.
Meski demikian, Yoram tetap optimistis. “Semua daerah menghadapi kondisi yang sama. Saya yakin meski awalnya terasa berat, pada akhirnya akan membawa hasil yang lebih baik,”pungkasnya.*(Ghe/Red)
