terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III DPRD Halmahera Barat, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang paripurna DPRD ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini bukan hanya agenda rutin legislasi tetapi forum strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah menuju tahun anggaran 2026. Ia menegaskan pentingnya konsolidasi antara eksekutif dan legislatif demi penyelarasan visi pembangunan.
Pada penyampaiannya, James menekankan bahwa dinamika sosial, demografi, dan kondisi geografis Halmahera Barat menuntut kebijakan anggaran yang lebih adaptif. Menurutnya, KUA-PPAS berperan sebagai jembatan antara visi pembangunan jangka menengah dan kebutuhan teknokratis yang terus berkembang.
James juga memberikan apresiasi kepada DPRD Halmahera Barat atas kemitraan konstruktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Ia menilai kerja kolaboratif yang telah terbangun merupakan modal penting dalam memastikan APBD dapat memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
“Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini bukan sekadar pemenuhan prosedur, tetapi mekanisme penyelarasan visi fiskal dan penyaringan prioritas pembangunan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah,”ujar Bupati James Uang dalam sambutannya.
Selain itu, Politisi Partai Demokrat ini kembali menegaskan bahwa Halmahera Barat memiliki tantangan struktural yang besar, terutama karena wilayah yang sangat luas dan sebaran penduduk yang tidak merata.
“Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran memiliki justifikasi dan relevansi terhadap tantangan pembangunan yang kita hadapi di wilayah yang geografisnya begitu luas ini,”tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa APBD tidak boleh dipahami sekadar sebagai dokumen keuangan, melainkan alat intervensi pembangunan untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Halmahera Barat,” katanya.
Menurut, Halbar membutuhkan kebijakan yang modern dan adaptif dalam menjawab tuntutan zaman. Ia menekankan bahwa arah pembangunan ke depan harus berorientasi pada keberlanjutan, inovasi, dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan konstruktif yang terbangun. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dalam semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama,”ucapnya dalam kesempatan itu.
James juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga integritas dan komitmen dalam mengawal implementasi KUA-PPAS 2026 agar benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat Halmahera Barat.
Pada akhir penyampaiannya, Ia kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif.
“Semoga ikhtiar kita hari ini menjadi amal pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Halmahera Barat yang sama-sama kita cintai,”tutup Bupati James Uang.*(Ghe/Red)
