terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menghadapi tantangan serius menyusul keputusan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah.
Bupati Halbar, James Uang, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus diantisipasi dengan langkah-langkah strategis, terutama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga DAU Mandatori, akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan program pembangunan di tahun anggaran 2026. Total pemangkasan untuk Kabupaten Halmahera Barat mencapai Rp203,9 miliar.
“Dengan kondisi begini, kepada seluruh SKPD pengelola PAD harus putar otak cari duit. Kalau tidak ada langkah antisipasi untuk menutupi pemotongan itu, tentu akan banyak program yang terganggu di tahun depan,”tegas James Uang, kepada wartawan Selasa (30/09/25)
Menurut Bupati, jumlah Rp203,9 miliar yang dipotong sangat signifikan bagi Halmahera Barat. Dampaknya akan langsung terasa pada program-program prioritas yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera merumuskan kebijakan penyesuaian anggaran.
“Berdasarkan pengurangan ini, kita akan merumuskan kebijakan APBD tahun 2026 untuk melihat program mana saja yang tetap dijalankan sesuai dengan prioritas pembangunan,”ujarnya.
Orang nomor satu di pemkab halbar ini menyebut, Bahwa Kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat bukan hanya terjadi di Halmahera Barat, melainkan juga berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, Pemerintah pusat mengarahkan sebagian besar anggaran untuk mendukung program strategis nasional, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat.
“Ini kebijakan pemerintah pusat agar pemotongan dana itu bisa membiayai program strategis nasional seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lain sebagainya yang diprogramkan pemerintah pusat,”jelas Bupati.
Secara nasional, James mengatakan untuk Provinsi Maluku Utara juga terkena dampak pemotongan dengan jumlah yang cukup besar.
Tercatat, anggaran yang dipangkas mencapai sekitar Rp700 miliar, Kabupaten Halmahera Tengah pengurangan anggaran berkisar Rp400 miliar, sedangkan Halmahera Barat dipangkas sebesar Rp203,9 miliar.
Selain itu dikatakan James, bahwa alokasi DAU Mandatori pemotongan terlihat sangat tajam. Sebagai contoh, di Dinas Kesehatan Halbar tahun 2025 mendapat alokasi sekitar Rp 60 miliar namun untuk tahun depan akan dipotong hingga tersisa Rp 9 miliar. Kondisi ini dinilai akan memengaruhi pelaksanaan program di daerah.
“Sejumlah anggaran dari pusat ke daerah itu dipangkas habis-habisan Dan itu bukan hanya di Halbar tetapi seluruh Indonesia juga mengalaminya,”kata James.
Dengan situasi tersebut, Bupati menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui kreativitas, inovasi, dan strategi yang terukur agar roda pembangunan daerah tetap berjalan.
“Jadi saya mengingatkan kepada SKPD untuk bekerja lebih cerdas dan fokus mencari peluang baru dalam meningkatkan pendapatan daerah,”tandasnya.*(Ghe/Red)
