Tamsil Dipotong, Bendahara Disdikbud Halbar Akui Ada Kesalahan Pembayaran Pajak Akibat Banyak Kerjaan

- Jurnalis

Senin, 16 Januari 2023 - 15:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah Guru saat mengantri pengambilan Tamsil di Disdikbud Halbar

Sejumlah Guru saat mengantri pengambilan Tamsil di Disdikbud Halbar

JAILOLO, defactonews.co — Pemotongan pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) triwulan IV melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut) dikeluhkan oleh sejumlah penerima (Guru) setempat.

Pasalnya, pemotongan yang diduga dilakukan oleh Disdikbud Halbar itu sebesar Rp.56.500,- dari jumlah penerima Guru sebanyak 638 itu disebut tidak ada penyampaian alasan pemotongan.

Salah satu guru yang enggan menyebut namanya itu ketika dikonfirmasi mengaku kecewa karena tamsilnya harus dipotong dengan tanpa alasan.

Menurutnya, tamsil triwulan IV periode Oktober-Desember 2023 yang seharusnya dibayar pada bulan Desember akhir bukan justru dibayar pada pertengahan tahun Januari 2023.

“Kita diundang datang ke Disdikbud untuk pembayaran Tamsil triwulan IV, ternyata setelah terima yang seharusnya perbulan 250 ketika menerima sebanyak tiga bulan malah dipotong sebesar Rp.56.500,”sesalnya.

Baca Juga :  Pekan Depan, Novelheins Sakalaty Bakal Dimintai Keterangan di Mapolres Halbar

Sementara Bendahara Pengeluaran Disdikbud Halbar Insani, ketika dikonfirmasi mengaku alasan pemotongan tersebut karena diakhir tahun 2022 kemarin pihaknya mengalami tumpukan pekerjaan yang begitu padat sehingga terjadi kesalahan pembayaran pajak.

“Jadi kenapa ada pemotongan, karena diakhir tahun kemarin kita mengalami tumpukan pekerjaan yang begitu padat, sehingga ada kesalahan pembayaran pajak yang dimana sisa swit dana itu masuk di kelebihan pajak atau billing nya kelebihan,”akunya.

Selain itu, Insani mengaku pihaknya sudah mencoba mengkonfirmasi terkait kesalahan pembayaran pajak ke Bank BPD tetapi disampaikan bahwa kesalahan pembayaran tersebut sudah di debt ke kas negara.

“Ketika kita konfirmasi ke Bank BPD, mereka bilang itu sudah di debt ke rekening pajak yang masuk ke kas negara. Dan dana itu akan dikembalikan hanya saja pengurusannya agak panjang karena ini masuk ke rekening pajak kas negara,”akunya.

Baca Juga :  Komisi I Desak Pimpinan DPRD Rekomendasikan ke BPK Audit Pengadaan Obat 2,2 Miliar di Dinkes Halbar

Insani menambahkan, Karena Anggaran Tamsil yang ditransfer terjadi kekurangan, maka pihaknya menginisiatif untuk tarik tunai dan pembayarannya dilakukan secara manual.

“Jadi yang diterima saat ini hanya sebesar Rp. 712.000, Maka kami menjanjikan di pembayaran tamsil berikutnya ditambah dengan yang dipotong sebelumnya,”cetusnya.

Terpisah, Kepala Disdikbud Halbar Rosberi Uang, saat hendak dikonfirmasi dirinya mengaku masih sibuk sehingga belum bisa memberi tanggapan.

“Maaf, saya masih sibuk,”singkat Rosberi

 

 

Penulis : Eghez

Editor   : Redaksi

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo
Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Berita ini 217 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:39 WIB

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: