JAILOLO, TM — Bupati Halmahera Barat, James Uang, mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Bupati James Uang saat membuka dengan resmi rapat koordinasi daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Se – Maluku Utara 2024. Rabu 17 Juli 2024, yang bertempat di Aula Bidadari Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Rakorda tema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integritas Dalam Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Inovatif, Adaptif dan Penguatan Reseliensi yang Berkelanjutan” tersebut berlangsung di Aula kantor bupati Halbar, dihadiri BPBD se provinsi Malut.
Bupati James Uang, pada kesempatan itu menyampaikan, selamat datang peserta Rakorda di kabupaten halbar sekaligus mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran BPBD se – Provinsi Malut, serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan bencana di daerah kita, khususnya di Kecamatan Tabaru.
“Kita semua menyadari bahwa wilayah kita memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,”ungkapnya.
Orang nomor satu di Pemda Halbar ini mengatakan, salah satu visi pemerintahan JUJUR, halbar nyaman. yang kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, pencegahan dan pengendalian bencana. Maka ia menyampaikan beberapa hal penting terkait strategi pembangunan dan penanggulangan bencana.
“Dalam pembangunan yang kita lakukan harus berlandaskan prinsip berkelanjutan. artinya, kita tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,”ujarnya.
Politikus Demokrat ini menambahkan, Rakorda ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat koordinasi, menyusun strategi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanggulangan bencana.
“Selaku bupati halbar saya berharap, melalui forum ini, kita dapat menghasilkan kebijakan dan program kerja yang efektif serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,”tandasnya.
Sementara Kepala BPBD Provinsi Malut Febi Alting, dalam sambutannya menyampaikan, sesuai data BPD, kejadian bencana di Indonesia pada 2023 hampir 90 persen bencana hidrogeologi sedangkan 10 persen bencana geologi. Maka dari itu peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk mempersiapkan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana.
“Memberikan edukasi ke masyarakat sangatlah penting, sehingga masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana,”ucapnya.
Febi juga berharap agar pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana meliputi pengurangan resiko bencana, perlindungan masayarakat, perlindungan hal masyarakat dalam pengungsian. Masyarakat juga berkewajiban dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran .
“Jadi saya kepada seluruh peserta Kabupaten – Kota setelah mengikuti kegiatan ini dapat memberikan pertimbangan dan masukan pada masing – masing kepala daerahnya ke arah yang lebih baik,”pungkasnya.*(Red/Ghe)
