JAILOLO, defactonews — Kejaksaan Negeri Halmahera Barat (Kejari Halbar) berhasil mengamankan total pemulihan keuangan negara dari Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani sebesar 1,2 Miliar rupiah.Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat (Kajari Halbar) Salomina M. Saliama saat pelaksanaan Press Release Rabu (21/07) tadi, dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke 61 yang jatuh pada Kamis 22 Juli 2021 besok.
Selain itu, Salomina juga menyampaikan dari bidang intelijen Kejari Halbar sendiri telah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dari dua perkara yaitu dari penyelidikan dugaan Pungutan Liar (Pungli) penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Barat sebesar 5 persen.
Menurutnya, Hal tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikirim oleh Inspektorat Halbar dengan total kerugian negara yang dikembalikan ke khas Daerah sebesar Rp.266.500.000
“Kemudian penyelidikan Dugaan Pungli penyalahgunaan Dana BOK Puskesmas yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan panitia Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2018 telah dilakukan penyelidikan juga dengan pengembalian keuangan negara sebesar Rp.172.000.000,” jelasnya.
Salomina mengaku, dari perkara tersebut diatas total pengembalian keuangan negara dari bidang Intelijen sebesar Rp.438.500.000
“Sementara dari bulan Januari hingga Juli 2021 juga kami telah lakukan pengembalian keuangan negara dari tiga perkara yaitu penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan non status Idamgamlamo-Gamomeng Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas perhubungan kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2019. Dengan pengembalian keuangan negara sebesar Rp.334.296.528,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Jailolo tahun anggaran 2018, telah dilakukan pengembalian keuangan negara ke Khas Daerah sebesar Rp.204.066.686.
Tak hanya itu, Kaga salomina. dugaan tindak Pidana korupsi dalam pembangunan Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halbar tahun anggaran 2015 dengan pemulihan keuangan negara berjumlah Rp. 102.750.100.
Ada juga tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung Malaria Center pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018, setelah dilakukan pemeriksaan serta hitungan ahli dari inspektorat kerugian negara yang terdapat dalam proyek tersebut sejumlah Rp 95.880.000.
“Sebenarnya proyek ini masih ada anggaran tersisa di khas Daerah 200 juta sekian yang belum terpakai dan kasus ini juga sudah kami hentikan karena sudah ada pengembalian kerugian negaranya,” ujarnya.
Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pihak Kejari juga punya perkara penuntutan di tahun 2010 yaitu dari Dispora dan Dana Desa Togoreba Sungi yang telah dieksekusi ada uang pemulihan yang didapat saat penyelidikan itu 34 juta.
Sehingga menurutnya, dengan total penyelamatan keuangan negara yang dilakukan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Halbar dalam tahun 2021 sebesar Rp.770.993.615
Jadi total pemulihan keuangan negara yang dilakukan Kejari Halbar yang diamankan oleh bidang Intelijen maupun Pidsus sejumlah Rp. 1.208.494.615.
“Dan kasus yang sudah ada pengembalian kerugian negara sudah kami hentikan karena sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kami dalam ranah lidik bisa kami hentikan dengan beberapa pertimbangan, karena roh dari Undang-undang Korupsi sebenarnya untuk mengembalikan kerugian negara selama mereka mengembalikan maka kami menerima itu,”tukasnya.
(D01/Red)
