terasmalut — Upaya menghadirkan layanan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Barataku, Kecamatan Loloda Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, terus dimatangkan melalui serangkaian langkah teknis. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah pengukuran batimetri sebagai dasar penentuan titik labuh kapal guna memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran terpenuhi sebelum layanan dioperasikan.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jailolo bergerak cepat dengan menggandeng PT Rayasurverindo Tirtasarana, konsultan yang tengah melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kedi Tahun 2026. Tim konsultan tersebut turut memberikan dukungan teknis melalui survei batimetri di kawasan Pelabuhan Barataku sebagai bagian dari persiapan rencana singgah KM Sabuk Nusantara 35.
“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari Tim PT Rayasurverindo Tirtasarana untuk melaksanakan pengukuran batimetri di Pelabuhan Barataku. Survei ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap rencana pelayanan KM Sabuk Nusantara 35 dengan mekanisme lego jangkar atau labuh, yang nantinya akan dilayani melalui sistem rede transport menggunakan kapal pelra, seperti longboat maupun perahu masyarakat,”ujar Rosihan Gamtjim, Kepala UPP Kelas III Jailolo.
Menurutnya, survei batimetri memiliki peran strategis karena menjadi dasar dalam menilai kelayakan teknis lokasi yang akan digunakan sebagai titik labuh kapal perintis.
Data yang diperoleh Lajut Rosihan, akan menjadi acuan dalam penyusunan rekomendasi teknis sekaligus memastikan pelayanan transportasi laut dapat berlangsung secara aman, efektif, dan sesuai ketentuan pelayaran.
“Kami perlu memastikan bahwa posisi rencana labuh atau lego jangkar telah memenuhi standar keselamatan pelayaran. Karena itu, seluruh parameter teknis harus dikaji secara komprehensif, mulai dari kedalaman kolam pelabuhan, ruang putar kapal, kondisi arus, hingga karakteristik gelombang di perairan Pelabuhan Barataku,”katanya.
Ia menegaskan, aspek keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap pengembangan layanan transportasi laut, terutama pada wilayah yang belum memiliki fasilitas sandar permanen. Oleh sebab itu, seluruh proses perencanaan harus didasarkan pada data teknis yang akurat agar operasional kapal perintis tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan pelayaran maupun pengguna jasa.
“Hasil pengukuran batimetri ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis mengenai titik labuh KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Barataku. Rekomendasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis sebelum layanan kapal perintis dapat direalisasikan,”jelasnya.
Rosihan berharap, Rencana pengoperasian KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Barataku diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi laut bagi masyarakat Loloda Tengah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Kehadiran layanan kapal perintis dinilai akan membuka akses mobilitas orang dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Halmahera Barat.
“Kami berharap seluruh tahapan teknis dapat berjalan sesuai rencana sehingga layanan KM Sabuk Nusantara 35 segera dapat diwujudkan. Kehadiran kapal perintis ini merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap proses harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan standar keselamatan pelayaran dan kepentingan pelayanan publik,”tutupnya.*(Ghe/Red)
