Perubahan Kebijakan Bikin Program Desa Tertunda, Ini Penjelasan Kades Pumadada

Keterlambatan anggaran dan perubahan kebijakan pusat membuat sejumlah program desa harus disesuaikan

- Jurnalis

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Desa Pumadada (Dok/Ist)

Desa Pumadada (Dok/Ist)

terasmalut — Kepala Desa Pumadada, Kecamatan Loloda Tengah, Julianus Tawakali, meminta masyarakat memahami kondisi keuangan desa yang saat ini turut terdampak perubahan kebijakan dan keterlambatan anggaran, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan, termasuk program listrik desa.

Menurut Julianus, pemerintah desa tetap berkomitmen menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya desa harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Di desa, listrik bukan sekadar cahaya, tetapi harapan masyarakat agar kehidupan mereka tidak lagi gelap,” ujar julianus, Rabu 13 Mei 2026.

Baca Juga :  Masri Hamja : Frangky Luang perlu dikasihani

Ia mengatakan, perubahan kondisi keuangan dan kebijakan dari pemerintah pusat membuat sejumlah program mengalami penyesuaian.

Situasi tersebut, kata dia, terkadang memunculkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat karena ada rencana pembangunan yang belum dapat direalisasikan sesuai harapan warga.

Meski demikian, Julianus menegaskan pemerintah desa terus berupaya menjaga komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal itu juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tentang pentingnya transparansi dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga :  Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Ia menambahkan, pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong, keterbukaan, dan kejujuran.

“Krisis terbesar di desa bukan hanya soal uang, tetapi ketika pemerintah dan masyarakat sudah tidak lagi berada dalam pemahaman yang sama,”katanya.

Karena itu, pemerintah desa berharap masyarakat tetap mengedepankan musyawarah dan komunikasi dalam menyikapi berbagai kendala pembangunan yang terjadi di desa.*(Ghe/Red)

Berita Terkait

Dodinga hingga Bobane Igo Menanti Kapal Perintis, Konektivitas Masih “Baku Tunggu”
KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan
Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan
Chuzaemah Djauhar Pimpin PBSI Halbar, Pembinaan Atlet Jadi Fokus Utama
Pemkab Halbar Perkuat Konektivitas Loloda Tengah melalui Usulan Deviasi KM Sabuk Nusantara 35
Muskab III PMI Halbar Tetapkan Chuzaemah Djauhar sebagai Ketua 2026–2031
Anggota Deprov Meri Popala Serap Aspirasi Petani Ibu Selatan, Infrastruktur Pertanian Jadi Perhatian
Reses di Ibu, Meri Popala Serap Aspirasi Petani soal Kebutuhan yang Mendesak
Berita ini 170 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:34 WIB

Dodinga hingga Bobane Igo Menanti Kapal Perintis, Konektivitas Masih “Baku Tunggu”

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:25 WIB

KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:15 WIB

Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Pemkab Halbar Perkuat Konektivitas Loloda Tengah melalui Usulan Deviasi KM Sabuk Nusantara 35

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:11 WIB

Muskab III PMI Halbar Tetapkan Chuzaemah Djauhar sebagai Ketua 2026–2031

Berita Terbaru

error: