TERASMALUT.ID — Gonjang-ganjing isu rolling pejabat di internal Pemda Halbar mulai menemukan titik terang, sesuai pantauan media, senin sore (3/6) pukul 17:00 WIT, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Halbar terlihat mulai menyiapkan tempat acara pelantikan di Aula Lantai Satu Kantor Bupati.
Itu berarti, pelantikan pejabat struktur Pemda Halbar bakal dilaksanakan dalam hitungan beberapa jam kedepan, atau paling lambat selasa (4/6) besok.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Halbar, Hardi I Hayun, ST mengatakan, Bupati selaku pimpinan di daerah dalam memutuskan sebuah kebijakan lebih khusus kebijakan pergantian pejabat harus di dasarkan pada mekanisme serta asas profesionalitas, sehingga kebijakan dalam rolling jabatan terhindar dari berbagai permasalahan apalagi sampai terkait SARA (Suku, Agama Ras dan Golongan) yang sementara diwacanakan, karena hal tersebut sangat membahayakan jalannya pemerintahan.
“Bupati itu pejabat daerah yang nota bene milik seluruh masyarakat Halbar, oleh karena itu saya himbau, dalam memilih komposisi pejabat struktural agar mengedepankan asas profesionalitas serta mengakomodir kepentingan elemen masyarakat halbar secara utuh, sehingga makna atau semboyan DIAHI itu bisa mengakomodasi seluruh elemen yang berkepentingan memajukan daerah ini, jangan ada like dan dislike untuk para putera-puteri daerah yang sudah teruji kualitas dan loyalitas yang sudah ditunjukan oleh mereka,”himbau Hardi.
Ketua DPC Partai Hanura Halmahera Barat ini menambahkan, pilah pilih komposisi pejabat adalah hak prerogatif Bupati selaku kepada daerah, namun, ada kepentingan daerah yang harus diperhatikan Bupati yakni proses kaderisasi, promosi dan pembinaan para ASN daerah, sehingga tidak terkesan “arisan” keluarga dalam komposisi pejabat SKPD.
“Kalau seperti itu yang terjadi maka sangat amburadul dan tidak sehat dalam dunia birokrasi modern,”ketusnya.
Magnet kebijakan rolling pejabat kali ini terasa kuat, aksi pressure mulai dilancarkan secara terbuka bernuansa Vandalisme oleh orang tak dikenal, dinding salah satu sudut Kantor Bupati menjadi pelampiasan aksi vandalisme tersebut, dengan menuliskan kalimat berwarna merah “KANTOR INI TABARU PUNYA”.
Bagi Hardi, jika di telaah aksi Vandalisme seperti itu sudah pasti berhubungan dengan rolling jabatan karna di lakukan menjelang rolling jabatan oleh Bupati, dan seolah olah pelaku vandal ingin memberi pesan kepada Bupati James, agar proporsional dan tidak menganak emaskan kelompok/golongan atau suku tertentu.
“Kita tentu berharap pemikiran SARA dari pelaku vandal itu tidak sampai muncul kepermukaan menjadi aksi nyata, karena sangat membahayakan pemerintahan dan persatuan masyarakat,”ungkap Ketua Fraksi Hanura ini.
“Waktu yang tersisa bagi Bupati James untuk menyelesaikan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Halbar sangat terbatas, mengingat tahun depan 2024 adalah tahun politik, tentu Bupati akan disibukkan dengan aktifitas politik, oleh sebab itu, Bupati agar selektif dan professional dalam momentum rolling pejabat, sehingga pejabat SKPD yang dipilih mampu mendukung Bupati mewujudkan tujuh program prioritas daerah, yang kita ketahui bersama masih jauh dari harapan,”pungkas aktifis KAHMI ini.
