Dari Kesehatan-Infrastruktur Hingga BBM, Aspirasi Warga Loloda Mengemuka di Reses Meri Popala

- Jurnalis

Jumat, 3 Oktober 2025 - 18:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok/Ist

Dok/Ist

terasmalut — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Meri Popala S.PAK., MM kembali melaksanakan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Agenda reses kelima tersebut dipusatkan di Desa Kedi, Kecamatan Loloda.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat, Amos Dagasuly, Danramil Loloda, Kapolsek Loloda, para kepala desa, operator desa, PPK tingkat desa, pendamping desa, Kepala Puskesmas Kedi, Kepala Puskesmas Tolofuo, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Sebelum agenda reses dimulai, para peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis Puskesmas Kedi. Langkah ini sekaligus mendukung program nasional Cek Kesehatan Gratis(CKG) serta program daerah Halbar Sehat yang digagas Bupati James Uang bersama Wakil Bupati Djufri Muhammad.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik khususnya kantor Camat Kedi, perbaikan fasilitas pendidikan, pelaksanaan program kesehatan gratis yang belum optimal, penanganan kesenjangan sosial, serta distribusi BBM yang dinilai belum merata.

Baca Juga :  IDI Halbar Bakal Bentuk Tim Investigasi Telusuri Dugaan Kelalaian Dokter yang Menyebabkan Nyawa Bayi Tak Tertolong

Selain itu, Kepala Puskesmas Tolofuo turut menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan tenaga medis di wilayah terpencil. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus berupa tambahan penghasilan sebagaimana yang telah diterima para guru di daerah 3T.

Menurutnya, tenaga medis di wilayah terpencil memiliki beban kerja yang berat karena harus selalu siap siaga tanpa mengenal waktu, termasuk ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

Minimnya akses darat yang memaksa mereka menggunakan jalur laut dengan risiko ombak besar semakin menambah tantangan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

Dok/Ist

Menanggapi hal tersebut, Meri Popala menegaskan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat memiliki peran sebagai penyambung suara masyarakat kepada pemangku kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Segala bentuk usulan, saran, maupun keluhan telah saya catat. Semuanya akan dibahas bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten namum Saya tidak bisa menjanjikan semua aspirasi langsung diakomodasi, tetapi untuk mendorong dan mengawal ke pemerintah, itu pasti akan saya lakukan,”ujar Meri.

Baca Juga :  Gelar Rakerda, DPD NasDem Halbar Matangkan Langkah Songsong Kemenangan 2024

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Masukan dari masyarakat akan saya pilah. Untuk lingkup kabupaten, saya akan diskusikan dengan Bupati, sementara yang berkaitan dengan provinsi akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Gubernur,” jelasnya.

Menanggapi permintaan masyarakat agar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda hadir di Loloda, Meri menyatakan bahwa kehadiran gubernur harus memiliki dasar kegiatan yang jelas.

Menurutnya, kunjungan kepala daerah akan lebih efektif jika ditujukan pada agenda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Hadirkan Gubernur tidak bisa sekadar untuk membuka atau menutup acara seremonial. Solusinya, perlu ada kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Dengan begitu, saya bisa mengajak Gubernur untuk turun langsung ke sini,”tutup Meri Popala.

 

 

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo
Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:39 WIB

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: