Wakil Bupati Minta RKPD 2023 Disesuaikan Dengan Program Prioritas JUJUR

- Jurnalis

Selasa, 22 Maret 2022 - 08:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO istimewa/Eghez

FOTO istimewa/Eghez

JAILOLO, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halmahera Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Baikole lantai dua kantor bupati, Selasa (22/3/2022) itu melibatkan seluruh SKPD dilingkup Pemda Halbar dan dibuka oleh Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad.

Wabup halbar dalam sambutannya menyatakan, pelaksanaan forum ini merupakan salah satu wujud kepatuhan terhadap ketentuan permendagri no 86 tahun 2017, khususnya pasal 80 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama SKPD dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Baca Juga :  Tok ! Kristovel Sakalaty Resmi Pimpin Bapemperda Periode 2024-2029

“Berbagai saran yang dirumuskan dalam Ranwal penyusunan RKPD nantinya menjadi bahan atau pun pedoman penyusunan kebijakan pembangunan dan anggaran 2023, maka tercipta kelangsungan dan kelanjutan pembangunan kemajuan kabupaten dan kesejahteraan masyarakat,”ungkap Djufri.

Ketua Partai Nasdem Halbar ini mengatakan, bahwa target-targe yang telah disepakati dalam RPJMD 2021-2026, sebagai bahan penyusunan RKPD tahun kedua 2023, dan tetap berpedoman pada visi misi pembangunan halmahera barat 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Nasional 2023.

“Hal ini harus tetap mengacu pada visi misi pembangunan halbar 2021-2026 yang difokuskan dalam upaya terwujudnya halbar pintar, sehat, religius, lancar, terang, berdering, nyaman, tumbuh dan inovatif, dengan 3 program prioritas pembangunan pertanian, perikanan dan pariwisata,”ujarnya

Baca Juga :  Balita di Halmahera Barat Alami Kanker Mata Sejak Usia Tiga Tahun, Program Halbar Sehat Jauh Dari Harapan

Ia menambahkan, RKPD merupakan bagian dari R-APBD, juga pedoman dalam penyusunan KU-PPAS 2023, apalagi setelah adanya KPK (Monitoring Central For Prevention) tentu mendorong daerah untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran.

“Proses ini harus kita pastikan berjalan sesuai tata waktu dan aturan yang berlaku, output yang diharapkan dalam forum konsultasi ini yaitu menjadi sarana membentuk komitmen kita bersama dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,”pungkasnya.

 

Penulis : Eghez
Editor   : Redaksi

Berita Terkait

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi
Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi
TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi
APBD Perubahan Halbar Terancam Mandek, DPRD Desak TAPD Segera Tuntaskan Koreksi Provinsi
KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan
Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan
Pemkab Halbar Perkuat Konektivitas Loloda Tengah melalui Usulan Deviasi KM Sabuk Nusantara 35
Muskab III PMI Halbar Tetapkan Chuzaemah Djauhar sebagai Ketua 2026–2031
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi

Senin, 19 Oktober 2026 - 23:33 WIB

TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:25 WIB

KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:15 WIB

Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan

Berita Terbaru

error: