terasmalut – Kapolres Halmahera Barat, AKBP Erlichson Pasaribu, menyampaikan menyoroti penetapan pangkalan baru oleh Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang, tanpa adanya koordinasi dengan pihak keamanan.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Halbar, Pemda Halbar, serta para pemilik pangkalan. Kamis 08 Mei 2025.
Kapolres Erlichson mengungkapkan, pihaknya menyayangkan langkah Bupati yang menetapkan pangkalan baru tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.
Menurutnya, setiap penetapan lokasi pangkalan baru seharusnya melibatkan aparat keamanan untuk memastikan aspek keamanan masyarakat terjaga dengan baik.
“Saya sangat menyayangkan tindakan Pak Bupati yang menetapkan pangkalan baru karena penetapan ini seharusnya melalui koordinasi dengan pihak keamanan, apalagi saya juga masuk dalam forkopimda terutama dalam menjaga keamanan. Kami perlu memastikan situasi tetap kondusif, apalagi jika nanti muncul potensi unjuk rasa dari pemilik pangkalan yang merasa dirugikan,”jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolres Erlichson menekankan bahwa tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan bahwa apabila ada penetapan pangkalan baru tanpa koordinasi, potensi gangguan keamanan dapat meningkat.
Ia juga menyoroti adanya keluhan terkait penyaluran minyak tanah yang dianggap tidak merata. Menurutnya, bukan menambah pangkalan baru yang menjadi solusi, melainkan memperbaiki distribusi yang ada.
“Yang perlu dilakukan adalah merundingkan kembali pola distribusi agar daerah yang masih kekurangan bisa terpenuhi, bukan sekadar menambah pangkalan baru,”ujarnya.
Mengenai isu penyaluran yang dialihkan Kadis Perindagkop ke keluarga tertentu, Kapolres menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait hal tersebut.
“Dia mengalihkan untuk keluarganya itu tidak ada laporan ke kami, jadi saya belum bisa berkomentar. Namun, yang kami harapkan adalah penyaluran dilakukan secara tepat tanpa menambah beban bagi masyarakat,”tegasnya.
Terkait potensi penimbunan, Kapolres juga mengingatkan bahwa tindakan ini termasuk tindak pidana. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda).
“Kalau ada penimbunan, itu sudah masuk ranah pidana. Jika masyarakat mengetahui adanya penimbunan atau penjualan di atas HET, silakan laporkan ke kami. Nomor handphone saya sudah tersedia, tinggal dihubungi melalui WhatsApp,”tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Kapolres Halbar dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sekaligus memastikan distribusi gas berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.*(Ghe/Red)
