TERASMALUT.ID – Bupati Halmahera Barat, James Uang, diminta supaya copot Kepala Dinas Kesehatan Novelhens Sakalaty dan Direktur (Dirut) RSUD Jailolo Dokter Novimaryana Draker.
Hal itu disampaikan sejumlah OKP gabungan HMI, GMNI, GAMKI, LMND dan Jong Halmahera saat melakukan Aksi unjuk rasa didepan RSUD Jailolo, Senin (20/2/2023). Mereka menilai, kedua pejabat itu gagal memberikan pelayan yang baik kepada Masyrakat Halbar, dan tidak maksimal menjalankan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati yakni Halbar Sehat. Sehingga salah satu bayi di Halbar meninggal dunia pada tanggal 15 februari.
Korlap aksi Julfikar Alwan dalam orasinya menyatakan, turut berduka cita atas meninggalnya seorang generasi Halmahera Barat pada tanggal 15 Februari 2023 di RSUD Jailolo. peristiwa tersebut menjadi alaram keras bagi rusaknya pelayanan kesehatan di Halmahera Barat khususnya di RSUD Jailolo.
“Lemahnya sistem pelayanan kesehatan dan ketidakbecusan oknum-oknum yang memegang jabatan terkait adalah sebab dari munculnya peristiwa maninggalnya bayi dari ibu Sarni Dano Afsindir, warga desa Gamlamo Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,” Ungkap Julfikar saat orasi di RSUD Jailolo, Senin (20/2/2023).
Julfikar juga mengaku, Ibu Sarni, pada tanggal 15 Februari dilarikan ke RSUD Jailolo harus menahan sakit karena harus di rujuk ke RSUD Tobelo dengan alasan bahwa dokter spesialis kandungan RSUD Jailolo saat itu sedang tidak berada di tempat.
“Atas rekomendasi itu, ibu sarni dan keluarga terpaksa mengikuti anjuran untuk pergi ke RSUD Tobelo yang memakan waktu minimal 4 Jam dalam kondisi sakit,” Katanya.
Sementara di tengah perjalanan, kata Julfikar, muncul informasi bahwa dokter spesialis kandungan telah berada di RSUD Jailolo. Sarni dan keluarga lantas berbalik arah untuk kembali ke Jailolo agar mendapatkan perawatan dari dokter. Namun sesampainya di RSUD Jailolo, bayi yang dikandung Sarni sudah tidak bisa diselamatkan.
“Dari peristiwa itu, direktur RSUD Jailolo mengatakan bahwa ini adalah persoalan kesalahan komunikasi dari pihak dokter yang bertugas dengan dokter spesialis. Nah pernyataan Direktur RSUD Jailolo ini terlalu mengada-ngada,” Tukasnya.
Dikesmpatan itu, Julfikar juga mempertanyakan adalah apakah sistem pengelolaan informasi di RSUD Jailolo sedemikian buruknya?. Apakah anggaran 20 persen dari APBD Halmahera Barat tidak mampu mengadakan dokter spesialis kandungan yang lebih dari 1?. Apakah pihak pemerintah daerah dan DPRD tidak pernah meninjau rusaknya sistem pelayanan di Halmahera Barat?.
“Oleh karena itu atas masalah ini kami menganggap bahwa Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pihak RSUD Jailolo Harus bertanggung jawab atas kematian saudara, adik, atau anak dari Sarni yang juga merupakan generasi penerus di Halmahera Barat,” Pungkasnya.
Berikut ini sejumlah tuntutan sejumlah OKP di Jailolo, Halmahera Barat.
1. Copot Direktur RSUD Jailolo dari Jabatan.
2. Tambahkan dokter spesialis kandungan di Halmahera Barat.
3. Usut tuntas dan penjarakan dokter devi dan dirut RSUD Jailolo.
4. Copot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
5. TINDAK TEGAS oknum-oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan “Pesta” pada Hari Jadi RSUD Jailolo karena menyakiti hati korban serta mengganggu ketentraman.
6. Meminta agar secepatnya mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten
Halmahera Barat.
7. Bila tuntutan ini tidak diakomodir maka kami akan datang dengan jumlah masa yang lebih banyak.**
