Rustam Fabanyo: Sekda Lebih Brutal dari Oknum Kontraktor Lokal yang Berulah Diruangan ULP

- Jurnalis

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua APDESI Kabupaten Halmahera Barat, Rustam Fabanyo (Doc/Bokface)

Mantan Ketua APDESI Kabupaten Halmahera Barat, Rustam Fabanyo (Doc/Bokface)

JAILOLO, Pernyataan sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Syahril Abd Radjak, baru-baru ini menyatakan “Jika ada yang datang bikin kacau dan yang bersangkutan bukan ASN, maka dibanting dan dibuang di kintal”. menuai tanggapan dari ketua tim pemenangan pasangan JUJUR, Rustam Fabanyo.

Rustam Fabanyo kepada defactonews.co Jum’at (20/05/22) menyampaikan, bahasa sekretaris daerah yang dikeluarkan tepat dihadapan seluruh ASN lingkup pemkab halbar merupakan simbolik kebrutalan dari seorang pejabat publik bahkan lebih brutal dari kekacauan yang terjadi di ULP.

“Sekda seakan ingin menunjukkan ada garis pembeda antara ASN dan masyarakat biasa. Jika dia bukan ASN, maka dibanting dan dibuang di kintal (red – halaman Kantor),”tuturnya.

Semestinya, dikatakan mantan ketua Apdesi Halbar itu, sebagai seorang pejabat strategis di pemerintahan dan ketua tim pengelolaan birokrasi, Sekda perlu tahu secara jelas sumber masalah yang terjadi di ULP.

Sekda tentu tahu, sambung Rustam. orang-orang yang terlibat dalam kekacauan di ULP itu merupakan beberapa kontraktor lokal yang tak puas dengan keputusan ULP soal pembatalan bintang (tanda pemenang tender dalam Web LPSE) secara sepihak. Makanya entah itu tim sukses, ataupun bukan, mereka beberapa kontraktor lokal tersebut merupakan warga masyarakat halbar.

Baca Juga :  Sebanyak 180 Pelajar Calon Paskibraka Halbar 2025 Ikut Tes TWK dan TIU 

“Jadi, jangan digeser opini tentang buruknya sistem pengelolaan birokrasi dan sistem tender proyek dengan isu bahwa mereka itu tim sukses. Apalagi mengeluarkan bahasa berbau kekerasan,”

Sebagai seorang pejabat strategis di pemerintahan menurutnya, sebagai sekda tak boleh melihat perkara tersebut secara sepihak, kemudian mengeluarkan bahasa brutal seperti itu. Seolah-olah setiap kali terjadi keributan di kantor Bupati, itu melulu ulahnya tim sukses.

“Persoalan di ULP adalah murni ketidakpuasan kontraktor lokal terhadap buruknya kinerja ULP dalam sistem tender paket. Memang benar, saya tentu tak sejalan dengan langkah kontraktor lokal yang membuat keributan di ULP. Namun di lain pihak, ketidakpuasan yang mengakibatkan keributan itulah yang mestinya tak boleh luput dari perhatian Sekda,”tukas Rustam

Ketua Tim pemenangan pasangan James Uang dan Djufri Muhamad itu juga menyebut, luapan emosi atau keributan di ULP adalah suatu akibat.

Baca Juga :  Akui "Sayang" James Uang, Haji Robert Siap Backup di Pilkada Halbar 2024

“Pertanyaannya kemudian adalah sebabnya apa? Tentu sekda perlu tenang, fokus dan tidak emosional bercampur sentimen untuk menjawab pertanyaan apa sebabnya. Bisa jadi ULP adalah sebab, atau bisa pula faktor X lainnya yang menjadi sebab,”bebernya

“Jika begitu, dasar pak sekda menyebut orang-orang yang terlibat dalam keributan di ULP sebagai tim sukses itu apa?. Mereka itu adalah warga masyarakat Halmahera Barat yang sedang berusaha mencari keadilan, karena merasa dikebiri haknya oleh ulah beberapa oknum di ULP,”ketus Rustam.

Ia juga menambahkan, Sekretaris daerah seharusnya merasa malu dengan adanya keributan di ULP. Sebab, jika sistem pengelolaan birokrasi, terkhusus sistem tender proyek itu betul-betul berkualitas.

“Maka riak-riak seperti itu, kecil kemungkinan tidak akan terjadi. Hal itu menandakan ada yang tak beres dalam pengelolaan birokrasi, terlebih perkara tender proyek,”tandasnya.

 

 

Penulis : Eghez

Editor   : Redaksi

Berita Terkait

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi
Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi
TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi
APBD Perubahan Halbar Terancam Mandek, DPRD Desak TAPD Segera Tuntaskan Koreksi Provinsi
KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan
Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan
Pemkab Halbar Perkuat Konektivitas Loloda Tengah melalui Usulan Deviasi KM Sabuk Nusantara 35
Muskab III PMI Halbar Tetapkan Chuzaemah Djauhar sebagai Ketua 2026–2031
Berita ini 954 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:44 WIB

APBD Perubahan Halbar Terancam Mandek, DPRD Desak TAPD Segera Tuntaskan Koreksi Provinsi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:25 WIB

KPK Periksa Nusron Wahid, Delapan Tersangka Kasus Suap HGB Jadi Sorotan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:15 WIB

Soal Putusan MK, Refly Harun: Gibran Seharusnya Pakai Etika Berpemerintahan

Berita Terbaru

error: