JAILOLO, defactonews.co – Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang, geram terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halbar yang memboikot perkantoran. Pasalnya, beberapa pegawai Dinas PU-PR melakukan aksi mogok kerja bahkan dengan memasang segel pintu utama dinas tersebut.
Diketahui, pemboikotan yang dilakukan beberapa pegawai Dinas PU-PR itu diakibatkan karena tunjangan kinerja pegawai selama empat bulan dari bulan Maret, April, Mei dan Juni belum di bayar oleh Bendahara Dinas PU.
Bupati Halbar, James Uang saat dikonfirmasi Rabu (29/06/22) mengatakan pemboikotan yang dilakukan itu bahwa informasi yang di dapat itu ada tunjangan kinerja meraka 4 bulan yang belum di bayar.
“Jadi, saya pastikan siapa yang salah dalam dalam kasus ini, apakah bendara, keuangan atau siapa, yang salah kita beri sanksi saja tidak komentar banyak,”Jelasnya.
Menurut James, dengan tindakan yang dilakukan itu, pihaknya bakal memberikan sanksi hingga berakhir pada pemecatan.
“Pertama kita beri teguran, kalau nanti dilakukan lagi maka langsung dicopot,”tegasnya
Selain itu, kata James, hal seperti itu mestinya dikoordinasikan kepada kepala dinas dan selanjutnya disampaikan ke sekda dan seterusnya bukan langsung dilakukan pemboikotan terhadap kantor serta mogok kerja seenaknya.
“PNS jangan samakan dengan LSM”. Katanya.
Ia menyebut, bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh pegawai dinas PU itu sudah dua hari hanya saja tadi baru dilakukan palang pintu.
Sambung James, Karena bendahara tidak cepat mengusul sehingga terjadi pemalangan kantor dan mogok kerja, maka dia (bendahara) juga salah, lalu yang ikuti memboikot juga salah sebab menurutnya ada atasan yang berjenjang, bukan dengan mengambil tindakan sepihak.
“Dengan tindakan seperti ini tentu mereka menghambat pekerjaan dalam pelayanan terhadap masyarakat,”tandas Bupati
Penulis : Eghez
Editor : Redaksi
